TEMPO.CO, Jayapura - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Papua Lukas Enembe hadir di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, selama proses pemulihan pascainsiden kerusuhan saat salat Idul Fitri pekan lalu.

"Begitu pun juga Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo setiap hari harus turun ke lapangan melihat perkembangan pemulihan dan rekonsiliasi pascakejadian. Mereka harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan agama setempat," kata Tjahjo saat mengunjungi Karubaga, Selasa, 21 Juli 2015.

Dalam menyelesaikan kasus Tolikara, Tjahjo menjamin pemerintah pusat dan daerah akan menghilangkan sekat-sekat. Artinya, kata dia, saat daerah tercubit, maka pusat juga akan sakit. "Kami terus mendorong Bupati untuk memulihkan stabilitas sosial di Karubaga, dibantu Polri dan TNI. Kami juga sepakat membangun kembali kios dan rumah yang dibakar untuk memulihkan perekonomian,” katanya.

Tjahjo mengaku masih belum tahu soal peraturan daerah (perda) yang melarang agama selain Kristen berada di Karubaga, Tolikara. Saat bertemu dengan Bupati Usman G. Wanimbo, Tjahjo mengaku menanyakan hal tersebut tapi Usman menjawab tidak tahu. Alasannya konsep yang dibuat di dalam peraturan daerah berasal dari pihak gereja, bukan dari Pemerintah Daerah Tolikara.

“Saya minta Bupati dan DPRD melihat kembali draf perda yang disebut-sebut ini. DPRD juga harus membentuk panitia khusus. Dari 193 perda yang saya tolak, tak ada perda yang berasal dari Tolikara. Seluruh perda yang ada di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Pemerintah menjamin kebebasan warga untuk memeluk agama dan keyakinannya,” ujarnya.

Musala dibangun lagi...
<!--more-->

Di Karubaga, Tjahjo yang didampingi Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Fransen Siagaan, Bupati Usman G. Wanimbo, dan pihak gereja melakukan peletakan batu pertama pembangunan musala.

Musala sementara tersebut dibangun di halaman markas Komando Rayon Militer (Koramil) setempat. Disebutkan pula bahwa para pengungsi yang kehilangan rumah dan kios akan menempati bekas kantor bupati lama. Selama ini pengungsi bertahan di tenda darurat yang ada di belakang Koramil.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende meminta Gubernur Lukas Enembe ikut peduli dalam penyelesaian kerusuhan dan konflik sosial yang terjadi di Tolikara. "Dalam Undang-Undang Nomor 7/2012 disebutkan bahwa jika TNI dan Polri sudah terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial, maka secara otomatis gubernur juga harus aktif di dalamnya," katanya pada Sabtu pekan lalu.

Selain gubernur, Yotje juga meminta tokoh adat dan masyarakat setempat terlibat secara aktif dalam proses perdamaian. "Jangan hanya bola panas ini diserahkan kepada kepolisian. Polisi akan aktif dengan penegakan hukumnya, Gubernur dengan penanganan kemanusiaannya, termasuk penanganan rekonsiliasi dan rekonstruksi," katanya.

CUNDING LEVI