TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Panda Nababan, menilai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agung Laksono, tidak mampu menjelaskan ke publik soal realisasi tunjangan operasional Rp 10 juta. "Agung perlu banyak belajar," kata Panda di Gedung MPR/DPR, Selasa (25/10). Menurut Panda, Ketua DPR Agung Laksono perlu banyak belajar kepada pimpinan-pimpinan DPR terdahulu, soal bagaimana mengkomunikasikan ke publik tentang setiap kebijakan yang dibuat DPR. Mengenai tunjangan Rp 10 juta, menurut Panda, hingga saat ini belum diketahui akan diposting kemana. "Yang jelas di rekening pribadi saya belum ada,"kata Panda. Fraksi maupun Partai, menurut Panda, belum menyikapi soal keberadaan tunjangan Rp 10 juta ini. "Jika memang ada usulan Rp 10 juta itu diberikan DPP, saya setuju," kata Panda. Meski demikian, dirinya tetap berharap bahwa dalam pemberian dana tunjangan Rp 10 juta ini perlu mendapat pengawasan dari BPK dan Sekjen DPR. "Selama, ini, kan pemberian dana selalu diserahkan ke Departemen Keuangan tanpa pengawasan. Saya berharap nantinya Sekjen atau BPK bisa dilibatkan dalam pengawasan dana tunjangan ini," kata Panda. Rengga Damayanti
Berita terkait
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
13 jam lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
1 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaSemakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
4 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
4 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
4 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
5 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca Selengkapnya
