Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sareh Wiyono menyampaikan paparannya terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 23 Juni 2015. Rapat paripurna DPR menyetujui UP2DP atau yang biasa disebut dana aspirasi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membantah lembaganya gagal menyelesaikan target legislasi pada masa sidang keempat bulan lalu. Fadli mengatakan DPR tak harus memproduksi undang-undang tiap masa sidang.
"Bukan seolah tiap masa sidang, DPR harus menghasilkan produk. DPR bukan pabrik," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 8 Juli 2015.
Pada masa sidang keempat Mei-Juli 2015, DPR tak menghasilkan satupun undang-undang. Sejak tahun lalu, DPR baru menyelesaikan tiga undang-undang. Padahal, DPR menargetkan pembahasan 39 rancangan undang-undang pada Program Legislasi Nasional tahun ini.
Fadli mengatakan tak seluruh rancangan undang-undang merupakan usulan inisiatif DPR. Ada 26 rancangan undang-undang usul DPR, 10 rancangan asal pemerintah, dan 1 usul DPD.
"DPR baru membahas sekitar 10 rancangan undang-undang inisiatif kami, dan 3 rancangan usul pemerintah," kata Fadli.
Terakhir, DPR menyelesaikan pembahasan tingkat komisi tentang tabungan perumahan rakyat, penjaminan, dan larangan minuman beralkohol. Dewan melanjutkan pembahasan ini bersama pemerintah pada masa sidang kelima yang dimulai 14 Agustus 2015.
Fadli yakin DPR akan menghasilkan produk undang-undang sebanyak mungkin meski tak sesuai dengan target Prolegnas. Ia membandingkan target pencapaian legislasi parlemen di Indonesia dengan di India. Di India, parlemen hanya mampu menghasilkan 20 rancangan undang-undang per tahun, dari target awal 100 rancangan undang-undang.
"Tenang saja, sekarang hampir semua naskah akademis rancangan sudah masuk. Akan kami kebut pada masa sidang berikutnya," kata dia.
