TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab menyatakan tidak ada penyelewengan subsidi langsung tunai yang disengaja oleh pemerintah. Penyelewengan yang dimaksud adalah kesalahan sensus pada rumah tangga miskin.Meskipun ada, menurut Alwi, diberikan kepada rumah tangga yang hampir miskin sementara target adalah rumah tangga dalam kategori miskin sesuai indikator Badan Pusat Statistik (BPS). "Kalaupun ada paling hanya satu atau dua, tidak berarti jika dibandingkan 15 juta (rumah tangga yang menjadi target),"katanya usai acara berbuka puasa di kediamannya di Jakarta, Jumat (14/10).Pemerintah juga sudah melakukan sejumlah upaya untuk meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan itu. Misalnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari lurah dan camat bagi mereka yang berhak mendapatkan. Upaya lain, dengan membuka pos-pos pengaduan di kelurahan bahkan di kantor-kantor pos. Pengaduan akan ditampung dan diteruskan ke BPS. Sejumlah pihak yang melakukan praktek penyunatan terhadap bantuan ini, telah ditindak oleh polisi. Mereka lantas diminta secara persuasif untuk segera mengembalikan uang yang disunat. Hanya saja, pos-pos pengaduan ini tidak menangani kecemburuan sosial di masyarakat dalam penyaluran bantuan ini. Di sejumlah tempat, misalnya Jember, dilaporkan adanya petugas BPS yang mendapat ancaman dari orang-orang yang tidak didata. Untuk itu Alwi mengingatkan, "tidak perlu ada kecemburuan sosial. Nantinya malah tidak dapat meringankan orang miskin." Jumlah dana yang disalurkan baru 12 persen dari Rp. 4,6 triliun. "Itu baru di kota-kota besar karena memang diprioritaskan di sana,"katanya. Ami Afriatni