TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memeriksa satu per satu laporan dua halaman dari para menteri yang sudah diterimanya sejak sekitar dua pekan lalu. Di ruangan kantornya di Istana Merdeka, Jokowi menyerap laporan yang isinya merupakan perkembangan program kebijakan, konsolidasi kelembagaan, dan serapan anggaran. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan laporan tersebut hanya diketahui oleh presiden pun dalam memberikan penilaian. “Laporan itu eksklusif hanya diketahui Presiden,” kata Andi pada Tempo pekan lalu.
Laporan dua halaman yang diserahkan para menteri sejak dua pekan lalu bukan satu-satunya pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam memberikan ponten. Jokowi punya cara lain dalam menilai para pembantunya. “Saya kan tiap hari bertemu, jadi saya sudah tahu menteri saya seperti apa. Tiap hari, tiap pekan, selalu saya evaluasi,” kata Jokowi, pekan lalu. (baca: Heboh Reshuffle Kabinet, Jokowi: Jangan Ganggu, Jangan Gaduh)
Kepada orang-orang dekatnya, Jokowi kerap curhat soal polah sebagian menteri dari partai. Ketimbang menyokong presiden, mereka dianggap lebih mengakomodasi kepentingan partai. Ini yang membuat Jokowi berpikir bahwa loyalitas kepada presiden merupakan pertimbangan utama—selain kinerja—dalam merombak kabinet. (baca:Ada Menteri Hina Jokowi, Siapa yang Dimaksud Tjahjo Kumolo?)
Salah seorang menteri yang dianggap kerap tak sejalan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. “Misalnya saat konflik KPK-Polri atau saat kisruh pengajuan Kapolri,” kata orang dekat Jokowi. Politikus Partai NasDem itu dinilai kurang objektif dalam memberikan masukan.
Menteri yang juga disorot adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Ia dianggap lebih patuh kepada Jusuf Kalla, yang menyorongnya sebagai menteri. Lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Meski belakangan menjadi penghubung antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, Puan pun dinilai masih lebih loyal kepada partainya. (baca: Ketika Jokowi Tak Percaya Laporan Menteri di Atas Kertas)
Para menteri membantah kesetiaan mereka terbagi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa setelah dilantik para menteri mesti patuh kepada presiden. “Saya punya catatan semua menteri yang berasal dari parpol itu justru sangat loyal pada presiden,” kata menteri dari PDI Perjuangan itu.
Tjahjo mengklaim bahwa performa menteri dari partai justru lebih bagus karena bisa bekerja sama dengan parlemen.
Adapun Menteri Tedjo menyatakan bahwa selama enam bulan terakhir ia telah bekerja optimal. Mengenai evaluasi, ia menyerahkan sepenuhnya kepada RI-1. “Saya sudah melaporkan semua evaluasi dan rapor menteri terkait. Selebihnya, ya terserah Presiden saja,” katanya. Sofjan Djalil memilih tak berpolemik soal kinerjanya selama ini. “Kalau saya tak populer dan di-reshuffle, tak ada masalah” katanya. (baca:Menteri Tedjo: Kabinet Kerja Tak Khawatir Isu Reshuffle) dan (baca:Menteri Tedjo Ternyata Pernah Ditegur Jokowi)
Agar loyalitas menteri tak lagi terbelah, seorang pejabat Istana mengatakan Jokowi sudah mendekati sejumlah calon untuk dijadikan menteri. Mereka berasal dari kalangan profesional atau teknokrat, bukan kader partai. Salah satunya mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto. Ketika dikonfirmasi, Kuntoro menyangkal telah dikontak Jokowi.
Membenarkan telah memberi laporan kepada Jokowi, Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan menolak berkomentar soal perombakan kabinet. Menurut dia, hal tersebut sepenuhnya kewenangan Jokowi. “Biarkan sajalah. Kan, Presiden sudah punya data-data yang cukup komprehensif untuk menentukan apa yang mau dilakukan,” katanya. (baca: Begini Cara Luhut Beri Masukan ke Jokowi Supaya Obyektif)
Meski sudah punya data lengkap, Jokowi tetap hemat bicara mengenai siapa saja menteri yang bakal diganti.“Masih saya baca laporannya. Nanti kalau sudah, hasilnya akan saya sampaikan,” ujarnya, pekan lalu.
ANANDA TERESIA | AGUSTINA WIDIARSI | REZA ADITYA
