Begini Cara Luhut Beri Masukan ke Jokowi Supaya Obyektif

Reporter

Jumat, 26 Juni 2015 05:39 WIB

Presiden Jokowi didampingi iistri, Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan (kiri) membaca berkas-berkas saat berkantor di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, 10 Juni 2015. ANTARA/Maulana Surya

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan selalu memberi masukan berupa data dan angka. Tujuannya agar presiden bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar dasar suka.‎

Selain itu, kata dia, kantornya juga selalu melakukan verifikasi laporan dari kementerian. ‎Dengan cara itu, presiden tak hanya menerima laporan dari kementerian, namun juga dari Kantor Staf Kepresidenan.

Ditanya apakah dia memberi masukan Jokowi saat mendalami laporan yang diserahkan oleh kementerian beberapa waktu lalu, Luhut tak membantahnya.

"Pasti ada masukan tapi tentu tak bisa dipublikasi," kata Luhut usai melakukan jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015. ‎

Namun, dia mengaku tak tahu apakah masukannya menjadi dasar utama dalam rombak kabinet atau reshuffle. "Tidak ada urusannya dengan reshuffle. Pokoknya masukannya hanya ambil yang terbaik."

Jokowi, kata dia, tak pernah main-main dengan pernyataan yang dikeluarkannya, termasuk ancaman pencopotan pejabat yang berkinerja buruk.

"Kalau sudah tak sanggup kan banyak yang ngantri. Masih banyak yang ingin mengabdi untuk negara."

Namun, kata Luhut, yang perlu ditekankan adalah Kantor Staf Kepresidenan bukan pengawas, auditor, maupun eksekutor.

"Kami hanya teman. Kalau ada yang macet akan dibantu. ‎Biasanya difasilitasi."

Ketika terjadi kendala bottle necking di kementerian atau lembaga, langkah pertama yang akan ‎dilakukan adalah dengan mendalami beberapa unsur utama seperti sasaran pokok pencapaian, strategi, hingga melakukan verifikasi. Dari sana akan diketahui akar masalah yang kemudian akan dirumuskan solusinya.

FAIZ NASHRILLAH‎

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya