Heboh Dana Aspirasi Politikus Rp 11,2 T: Begini Sikap Kalla  

Reporter

Kamis, 25 Juni 2015 09:29 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana aspirasi usulan Dewan Perwakilan Rakyat rawan diselewengkan jika pengawasan dan kriteria penyalurannya tidak jelas. "Tentunya harus ada kriteria, cara, dan aturan yang jelas, sehingga itu harus masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Kalla setelah meresmikan Gelar Batik Nusantara di Jakarta Convention Center, 24 Juni 2015.

Menurut Kalla, usulan dana aspirasi yang sudah disetujui DPR ini belum matang. Karena itu, kata dia, harus ada pembicaraan lebih lanjut untuk merumuskan tata cara penyaluran sampai pertanggungjawaban dana tersebut. “Namanya usulan kan boleh saja, tapi nanti harus dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan DPR," ujar Kalla.

Rapat Paripurna DPR dua hari yang lalu menyetujui usulan dana alokasi yang dikemas dalam Pembangunan Daerah Pemilihan. Dengan alokasi dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun, setiap anggota Dewan mendapat Rp 20 miliar.

Saat ini jumlah anggota DPR mencapai 560 orang. Jika nantinya disetujui masuk Rancangan APBN 2016, Dewan mengusulkan agar dana ini dialokasikan ke pos alokasi khusus dana daerah.

Sebelum membawa usulan dana aspirasi ke rapat paripurna, pada hari yang sama pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rapat itu, menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, lembaganya meminta DPR tidak buru-buru menyetujui usulan itu.

Alasannya, kata Zulkarnain, Dewan belum bisa menunjukkan ke komisi antikorupsi ihwal sistem yang transparan terkait dengan dana itu. "Program kegiatan itu seperti apa, siapa yang akan melaksanakan dengan data dukungannya seperti apa, lalu pertanggungjawabannya bagaimana?" kata dia.

Karena tidak ditunjang dengan sistem yang baik, kata Zulkarnain, KPK meminta DPR benar-benar memperhitungkan potensi korupsi jika ngotot meloloskan dana ini. Selain karena alokasi dananya yang sangat besar, kata dia, penyaluran dana ini akan melibatkan orang banyak di daerah.

Ketua DPR Setya Novanto optimistis dana ini akan tepat sasaran. Politikus Golkar ini mengklaim penyaluran sampai penggunaan dana tersebut akan diawasi Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK. “Supaya semuanya transparan,” kata Setya.

IKA PRIMANDARI | INDRI MAULIDAR | REZA ADITYA


Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

7 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

8 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

10 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

11 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

22 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

22 hari lalu

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

22 hari lalu

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

23 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Lebaran, Anies Baswedan Gelar Open House di Rumahnya hingga Sowan ke JK

23 hari lalu

Lebaran, Anies Baswedan Gelar Open House di Rumahnya hingga Sowan ke JK

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, bakal merayakan lebaran tahun ini di Jakarta. Rencananya, Anies akan salat id di masjid dekat rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh partai politik pengusungnya dan para politikus senior.

Baca Selengkapnya

Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

40 hari lalu

Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

Di depan Gedung MK terdapat 9 pilar besar, apa artinya? Ini riwayat pembangunannya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Baca Selengkapnya