Presiden Joko Widodo didampingi Dirut Pelindo II R.J. Lino (kanan) meninjau perkembangan pembangunan tol laut di ruang Planning and Control Tower, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Juni 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Ricard Joost Lino mengatakan bahwa kemarahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok pekan lalu tak berkaitan dengan instansinya. Pertanyaan yang disampaikan Jokowi tak ditujukan kepada pejabat Pelindo II. "Presiden itu, kan, tanya ke orang Bea-Cukai, bukan orang pelabuhan," kata Lino saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2015. Bahkan Lino kemudian menunjukkan bukti foto kunjungan Jokowi ke Priok. Dia mengklaim orang yang sedang berbincang kemudian membuat marah Presiden bukan perwakilan Pelindo II. "Ini fotonya, yang ditanya enggak bisa jawab."
Justru, menurut Lino, Pelindo II cukup dirugikan dengan lamanya dwelling time. Akibat kejadian itu, citra Pelindo II juga turun. Apalagi, kata dia, Jakarta International Container Terminal merupakan terminal kelolaan Pelindo II yang menggunakan standar internasional. Presiden Joko Widodo mengancam mencopot menteri dan semua pejabat di lapangan yang tak bisa membereskan masalah dwelling time atau waktu tunggu kontainer yang terlalu lama. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, 17 Juni 2015, Jokowi kesal karena tak diberi tahu masalah utama dwelling time.
Berkali-kali Jokowi bertanya siapa instansi yang menyebabkan lamanya dwelling time. Namun tak ada jawaban jelas soal siapa penyebabnya. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, pejabat Direktorat Bea-Cukai Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama PT Pelindo R.J. Lino tak bisa memberikan jawaban pasti. Lino justru menuding delapan kementerian yang seharusnya bertanggung jawab menjalankan sistem. Namun dia enggan menjabarkan kementerian mana yang dimaksud. Dia menilai delapan kementerian itu tak bersinergi satu dengan lainnya. "Sudah saya sampaikan kondisi itu, dan Presiden tahu."
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
