TEMPO Interaktif, Mataram:Tak semua usulan dari pusat diterima daerah. Contohnya keinginan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang ingin komando teritorial (Koter) dihidupkan lagi, ditolak di berbagai daerah.Di Nusa Tenggara Barat (NTB), dua anggota DPRD NTB menolak pembentukan kembali koter terutama di daerah. Alasannya, dengan pembentukan itu sama saja memperhambat tumbuhnya demokrasi yang kini telah berkembang maju di tanah air. Dua anggota DPRD NTB itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Muhammad dan anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryadi. "Saya terus terang trauma kembali dibentuknya koter,"kata Muhammad yang sehari-hari juga tercatat sebagai Wakil Dewan Pimpinan Wilayah PPP NTB, di kantornya di Mataram.Muhammad mengambil contoh, ketika Orde Baru berkuasa,banyak produk Undang-undang atau perangkat hukum yangdianggap tidak jelas. Salah satu di antaranya, sepertisebutan "Tidak bersih lingkungan, atau UU Subversif."UU Subversif itu, kan, tidak jelas. Beruntung dicabut. Masak nanti akan dihidupkan kembali. Ya, jelas perjalanan demokrasi kita mundur lagi,"katanya.Menurut Muhammad, motif pemerintah pusat inginmenghidupkan kembali koter, atau disebut Babinsa(bintara pembina desa), karena kebobolan kasus bom diJimbaran-Kuta, jelas tidak tepat. Harusnya, inimenjadi evaluasi pemerintah bahwa sebenarnya fungsiintelijen dan BIN itu yang harus dikoreksi. "Bukankemudian dijadikan pintu masuk untuk mengaktifkan kembali fungsi koter"katanya.Pendapat yang sama juga diungkapkan Suryadi, anggotaDPRD NTB dari PKS. Menurutnya, sikap penolakanpengaktifan koter telah dibahas dalam garis partai.Misalnya soal ketidaksetujuan Hidayat Nur Wahid, KetuaMPR dan mantan Presiden PKS. "Kami sependapat itu,"katanya.Apalagi, pembentukan koter itu, implementasinya lebihbanyak berada di daerah-daerah. "Jadi yang harusberteriak menolak itu, kawan-kawan di daerah,"kata Suryadi.PKS dengan sejumlah aktivis LSM di Mataram, telah menggalang kekuatan menolak pengaktifan kembalikoter. "Masak kita kembali ingin diawasi para aparatkeamanan. Jelas kita tolak itu,"kata Ervyn Kaffah,salah satu penggagas Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) NTB,Sujatmiko