TEMPO.CO, Jakarta - Satu-persatu fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dukungan terhadap dana aspirasi. Contohnya adalah Fraksi Partai Amanat Nasional dan Golkar yang menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi.
PAN menilai program ini positif demi membangun daerah terpencil yang kerap dilupakan pemerintah daerah dan pusat. "Kami hanya mengusulkan program. Kami tidak pegang uang ataupun tender," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandhrie Susanto, Selasa, 16 Juni 2015.
Menurut Yandhrie, untuk menghindari kecurigaan publik, PAN mengusulkan agar pengawasan program ini melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Maksud program ini sangat bagus. Kalau dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku, ya enggak masalah," kata dia.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan partainya mendukung penuh program ini. Apalagi pemerintah tidak pernah merespons aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota Dewan. "Uangnya tidak ada di kantong anggota, hanya berbentuk program usulan, dan program ini diaudit," kata dia.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan belum ada sosialisasi dari fraksinya mengenai dana aspirasi. Rapat pleno fraksi juga belum diselenggarakan.
Namun, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mendukung penuh realisasi program dana aspirasi. "Uang sepenuhnya di kantong eksekutif. Kami hanya membantu perencanaan. Itu adalah bagian dari tugas kami," kata Fahri.
Apalagi, kata Fahri, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 menyebutkan anggota Dewan berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan. "Kami usulkan saja. Tidak ada yang salah dengan itu."
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 menit lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
1 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
4 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
5 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca Selengkapnya