TEMPO.CO , Kupang: Ketua Tim Peneliti Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Nusa Tenggara Timur, Karolus Kopong Medan, mengatakan dalam kurun waktu empat tahun, sebanyak 27.669 warga NTT bekerja sebagai TKI di luar negeri.

“Secara nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menempatkan NTT pada urutan ke-11 pengiriman TKI ke luar negeri,” kata Kopong Medan di Kupang, Senin, 8 Juni 2015.

Menurut Kopong, masalah TKI di NTT semakin meningkat disebabkan karena yang direkrut adalah warga yang tinggal di wilayah pedesaan dan berpendidikan rendah. Pengiriman TKI ilegal menjadi modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.

Dari hasil analisis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik NTT, ditemukan hanya 54 dari 234 kasus perdagangan orang perempuan dan anak yang diberitakan media massa. "Hal itu disebabkan belum adanya penelitian tentang perekrutan TKI ke luar negeri," kata Kopong.

Atas dasar itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan penelitian secara konprehensif di NTT. Ada 18 kabupaten yang dipilih untuk diteliti selama tiga bulan tentang sistem perekrutan TKI.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) NTT Kosmas Lana mengemukakan, pihaknya sedang membentuk tim peneliti tentang sistem perekrutan TKI di daerah itu. Adapun yang tergabung dalam tim tersebut adalah akademisi, anggota DPRD NTT, eksekutif, kepolisian, dan juga pengerah TKI. "Tim ini butuh waktu sekitar tiga bulan untuk melakukan penelitian. Diperkirakan September 2015, tim itu sudah selesai melakukan penelitian," kata Kosmas.

Tim peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana sistem perekrutan TKI, kebijakan rekrutmen TKI, dan bagaimana seorang TKI mendapat pelatihan dan didikan agar mendapat keterampilan untuk bekerja di luar negeri.

Dari 6,2 juta TKI di luar negeri, 1,8 juta lainnya direkrut secara ilegal. Dari jumlah itu, TKI yang berasal dari NTT mencapai 100-500 ribu orang. Korban trafficking di NTT adalah perempuan dan anak yang mencapai 70 persen.

YOHANES SEO