Muktamar NU: Jokowi Buka, Kalla Tutup  

Reporter

Kamis, 4 Juni 2015 21:53 WIB

Wapres Jusuf Kalla (kiri) mengantar kepergian Presiden Jokowi jelang kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Republik Rakyat Cina di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 22 Maret 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Malang - Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada 1 Agustus 2015. Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan menutupnya pada 5 Agustus 2015.

"Presiden membuka, dan penutupan Wakil Presiden," kata Ketua Panitia Muktamar NU Syaifullah Yusuf, yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur, di Malang, Kamis, 4 Juni 2015.

Seluruh persiapan untuk penyelenggaraan muktamar, menurut Gus Ipul—sapaan Syaifullah, telah mencapai 80 persen. Sedangkan sisanya dijanjikan akan tuntas selama bulan puasa mendatang.

Penginapan dan transportasi peserta muktamar juga telah siap. Rencananya, pada 11 Juni 2015, bakal digelar apel sukses muktamar di Alun-alun Jombang. "Secara umum sudah siap," ujar Syaifullah.

Akomodasi peserta akan disediakan di empat pesantren berbeda di Jombang. Mereka tersebar di Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Darul Ulum Peterongan, Manba'ul Ma'arif Denanyar, dan Pesantren Tebuireng.

Apel kesiapan muktamar, kata Gus Ipul, juga diselingi dengan pergelaran wayang kulit dan salawat. Menurut dia, muktamar tersebut akan dihadiri 50 ribu orang. Sedangkan peserta resmi perwakilan delegasi sekitar 4.000 orang.

Dia mengatakan Muktamar NU Ke-33 ini akan mengukuhkan Islam Nusantara yang dikembangkan NU. Perkembangan Islam di Indonesia, kata dia, menyesuaikan dengan kultur masyarakat. "Islam masuk ke Indonesia, tapi Borobudur tetap berdiri, tak ada yang dirusak," tuturnya.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

9 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Dubes RI Resmikan Pesantren Pertama NU di Jepang

11 jam lalu

Dubes RI Resmikan Pesantren Pertama NU di Jepang

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi meresmikan pesantren pertama Nahdlatul Ulama (NU)

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

22 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya