Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan konperensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Februari 2015. Presiden Jokowi mengumumkan tiga nama Plt pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Senoadji, dan Johan Budi. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo terlibat langsung menyeleksi nama-nama yang masuk dalam Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut Pratikno, Jokowi melacak rekam jejak dan profil nama-nama yang disodorkan berbagai pihak. "Beliau memilih calon-calon yang dipilih dari banyak pihak,” katanya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis, 21 Mei 2015.
Pratikno menjelaskan, daftar calon anggota Pansel sekitar 40 nama. Jokowi pun membaca profil mereka. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Jokowi memutuskan nama-nama yang terpilih.
Pratikno menuturkan Jokowi memiliki sumber informasi ihwal nama-nama calon anggota Pansel yang masuk kepadanya. Namun, menurut Pratikno, Jokowi tidak membuat tim khusus yang bekerja untuk membentuk Pansel.
Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan Jokowi tak menjelaskan mengapa memilih perempuan untuk mengisi seluruh Pansel. Jokowi hanya mengatakan Pansel harus netral dan profesional dengan keahlian yang lengkap. "Pansel Pimpinan KPK itu perempuan luar biasa yang dipilih Presiden. Mereka orang biasa yang melakukan terobosan luar biasa," ujarnya.
Hari ini Jokowi mengumumkan nama-nama anggota Pansel. Sembilan nama yang dipilih Jokowi memiliki latar belakang beragam, dari ahli hukum, ahli teknologi dan informasi, ahli keuangan, sosiolog, psikolog, ahli manajemen organisasi, hingga ahli tata kelola pemerintahan. Uniknya, Semuanya perempuan.
Jokowi berharap Pansel dapat segera bekerja untuk menyeleksi dan menentukan nama calon pemimpin KPK, yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden.
Para perempuan terpilih tersebut di antaranya Destry Damayanti, yang merupakan ekonom dan ahli keuangan. Dia ditunjuk sebagai Ketua Pansel.
Selain itu, ada Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara dan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional). Ia bertindak sebagai Wakil Ketua Pansel. Ada juga Harkristuti Harkrisnowo (pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Betti Alisjahbana (ahli teknologi dan informasi asal ITB), Yenti Ganarsih (pakar pencucian uang), Supra Wimbarti (psikolog), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan), Diani Sadiawati (pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), serta Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).
