TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengumumkan tujuh program reformasi DPR yang mulai dijalankan per masa sidang IV. Dia mengatakan program reformasi birokrasi DPR bertujuan memperkuat fungsi DPR sebagai salah satu pilar demokrasi, termasuk memperbarui sistem dan bangunan di Kompleks Parlemen.
"Reformasi DPR adalah kebutuhan zaman yang harus dipikul DPR periode ini," kata Fahri, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Implementasi Reformasi Birokrasi, dalam pidato paripurna, Rabu, 20 Mei 2015.
Dalam pidatonya, Fahri menyebut ada tujuh program DPR. Di antaranya pembangunan alun-alun demokrasi. Alun-alun demokrasi berbentuk plasa atau ruang terbuka tempat masyarakat bisa berdemonstrasi dan menyatakan pendapat.
"Akan ada plasa di mana kebebasan menyatakan berpendapat dilindungi, aman, dan damai, tanpa ketegangan dengan aparat," tutur Fahri.
Fahri berjanji DPR akan menemui kelompok pengunjuk rasa untuk mendengar aspirasi mereka. "Itu harus. Apa gunanya mereka berdemo kalau tidak didengar. Makanya kami beri tempat," katanya. Menurut dia, dengan adanya plasa demokrasi, tak akan ada lagi kemacetan akibat unjuk rasa di jalan raya.
