TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Pengadilan pun meminta kubu Agung Laksono untuk meninggalkan kantor DPP Golkar yang selama ini diduduki.
Namun Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mengatakan kubu Ical tetap tak bisa menguasai kantor DPP. "Kami adalah kepengurusan yang mempunyai legal standing," ucapnya kepada Tempo, Rabu, 20 Mei 2015.
Kepengurusan Agung Laksono, tutur Yorry, sudah disahkan melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 23 Maret 2015 serta keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015, dan Nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015. "Sedangkan mereka punya legal standing apa," ujarnya.
Apalagi, kata Yorrys, pihaknya akan melakukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan kubu Ical. "Jadi putusan itu baru tahap awal dari mekanisme hukum yang ada. Masih ada banding sampai tahap kasasi yang bisa dilakukan," ucapnya.
Yorrys menuturkan pihaknya akan tetap mempertahankan kantor tersebut. "Kami adalah kepengurusan yang legal sebelum ada putusan inkrah," ujarnya.
Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan Partai Golkar kubu Ical terhadap SK Menkumham. Dengan putusan itu, hakim menyatakan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tidak sah. Namun pihak Kemenkumham akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Selain itu, Yorrys mengatakan pun akan membuat laporan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung soal putusan yang dianggapnya janggal ini. "Salah satunya, hakim tak mempertimbangkan keputusan Mahkamah Partai Golkar," ujarnya. Hakim pun dianggap melanggar kewenangan PTUN dengan membatalkan kepengurusan kubu Agung. "Kewenangan PTUN tak sampai situ."
