Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan Ikatan Alumni Lintas Almamater di Indonesia mengelar Rapat Akbar Gerakan Anti Korupsi Nasional, di kampus UI Salemba, Jakarta, 20 Maret 2015. Mereka menuntut Jokowi untuk memperkuat KPK, reformasi Polri dan lembaga peradilan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta:Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menerima undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin malam, 18 Mei 2015. Dalam pertemuan itu, seluruh ketua BEM yang hadir kompak menolak jamuan makan malam mewah di istana.
"Kami berprinsip pertemuan itu bukan untuk makan, tapi berdiskusi dengan presiden," kata Ketua BEM Institut Teknologi Bandung Muhammad Pramaditya Garry Hanantyo, saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2015.
Gerry mengatakan pertemuan berlangsung santai sejak pukul 20.00 WIB hingga 21.30 WIB. Setiap ketua BEM yang hadir diberi kesempatan memberikan pandangan terhadap isu-isu terkini. (Baca: Mahasiswa Ancam Menginap di Istana, Ini Bujuk Rayu Kapolda)
Jokowi, kata Gerry, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Suasana sempat menegang ketika beberapa rekannya menekan Jokowi dan berharap ia langsung memberi jawaban atas permintaan mereka. "Tapi pelan-pelan semua larut dalam suasana santai," kata dia.
Seluruh ketua BEM mengapresiasi undangan itu. "Kami sampaikan ke beliau kalau dialog seperti ini harus terbuka tidak hanya ke mahasiswa saja," kata dia.
Gerry membantah Jokowi melobi mahasiswa untuk tidak melakukan aksi besar pada 21 Mei mendatang. Menurut dia, lobi justru datang dari mahasiswa. BEM SI pernah mengajak Jokowi hadir dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat di Bandung pada 15 Mei. Namun ajakan itu tak berbalas. (Baca: Setelah Kecam Jokowi, Mahasiswa Kediri Bentrok dengan Polisi)
"Kami sampaikan semalam ke presiden, kalau tidak juga ada sambutan untuk dialog terbuka hingga malam ini, BEM SI sepakat tetap akan aksi 21 Mei," kata Gerry.
Ia juga membantah bila demo itu dilakukan untuk melengserkan Jokowi dari jabatannya. "Tak ada niat buruk seperti itu dari BEM SI. Kami hanya ingin mengingatkan pemerintah agar mempercepat progress kerjanya."
