Tes Keperawanan Tentara Perempuan Diklaim Tes Mental  

Reporter

Kamis, 14 Mei 2015 11:51 WIB

Pasukan wanita Satgas TNI Kontingen Garuda (KONGA) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) mengikuti acara pelepasan di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 10 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan tes keperawanan adalah bagian dari tes kesehatan yang harus dijalani perempuan calon prajurit. Tes tersebut dibutuhkan untuk melihat kesehatan mental seorang perempuan sebelum menjadi tentara.

"Tentara punya tugas yang sangat berat, sehingga rekrutmennya harus memenuhi tiga faktor, salah satunya tentang mental. Kalau satu tidak terpenuhi, tidak bisa," kata Fuad saat dihubungi, Kamis, 14 Mei 2015.

Tiga faktor tersebut, yang merupakan sifat yang wajib dimiliki tentara, yakni tanggap, tanggon, dan trengginas. Tanggap adalah intelektual, tanggon berarti mental atau kepribadian, sedangkan trengginas adalah fisik yang baik. Uji keperawanan, kata Fuad, masuk faktor tanggon.

Fuad menjelaskan, seorang perempuan calon prajuritharus memeriksakan keperawanannya kepada dokter. Bila ternyata dia tidak perawan, dokter akan memeriksa lebih lanjut penyebab ketidakperawanan itu. "Mungkin karena kecelakaan, sakit, tapi bisa juga karena kelakuan atau kebiasaan."

Bila alasan kehilangan keperawanan adalah kelakuan dan kebiasaan berhubungan seksual, Fuad menyebutkan, berarti mental calon prajurit itu tidak baik. Dengan demikian, satu dari tiga faktor di atas tak terpenuhi, sehingga calon prajurit itu tak akan diterima dalam satuan tentara.

Lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch sebelumnya mendesak agar tes keperawanan untuk perempuan calon prajurit dan calon istri anggota TNI dihapus. "TNI harus menyadari bahwa tes keperawanan, yang menyakitkan dan memalukan bagi perempuan calon prajurit, tak ada hubungannya dengan keamanan nasional," kata Direktur Advokasi Hak Perempuan Human Rights Watch Nisha Varia.

Nisha meminta Jokowi segera memperbaiki sistem TNI dan menghapus tes keperawanan dari persyaratan masuk militer. Dia juga mengimbau agar seluruh rumah sakit militer menolak melakukan tes tersebut.

Menurut Nisha, tes keperawanan adalah bentuk kekerasan berdasarkan gender yang telah ditolak secara luas. Pada November 2014, kata Nisha, World Health Organization telah menyatakan bahwa "tes keperawanan atau tes dua jari tak punya dasar ilmiah dan tak valid".

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita terkait

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

13 hari lalu

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Candra Kurniawan membantah tudingan adanya pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri di Paniai.

Baca Selengkapnya

Kisah Doni Monardo Bebaskan Sandera Kapal MV Sinar Kudus dari Perompak Somalia 12 Tahun Lalu

5 Desember 2023

Kisah Doni Monardo Bebaskan Sandera Kapal MV Sinar Kudus dari Perompak Somalia 12 Tahun Lalu

Doni Monardo terlibat dalam pembebasan sandera dan kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia pada Maret 2011. Begini kronologinya.

Baca Selengkapnya

Mengenal Satbravo-90, Pasukan Elite TNI AU yang Sukses Jemput WNI di Afganistan

23 Agustus 2021

Mengenal Satbravo-90, Pasukan Elite TNI AU yang Sukses Jemput WNI di Afganistan

Satuan tugas evakuasi yang dibentuk pemerintah berhasil memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) dari Afganistan pada Sabtu, 21 Agustus kemarin.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya