Begini Klarifikasi Status Tersangka Gubernur Bengkulu  

Reporter

Rabu, 13 Mei 2015 15:19 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Bengkulu - Pengacara Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Muspani, membantah berita penetapan status tersangka terhadap kliennya dalam kasus dugaan korupsi pembayaran honor tim pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus sebesar Rp 5,4 miliar yang sempat membuat heboh daerah ini dalam satu hari terakhir.

"Hasil koordinasi kami dengan Karopenmas Mabes Polri mengatakan tidak pernah ada penetapan tersangka, ada salah kutip dari wartawan" kata Muspani melalui sambungan telepon, Rabu, 13 Mei 2015.

Menurut dia, berdasarkan keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agusrianto, berita tersebut salah. Muspani mengatakan Biro Penerangan Masyarakat telah meminta klarifikasi dari Badan Reserse Kriminal, yang menyatakan tidak ada penetapan tersangka.

"Ini hanya kekeliruan. Kita tidak akan melakukan tindakan hukum terhadap pemberitaan yang kita nilai sangat merugikan pihak Junaidi Hamsyah, hanya berharap media dapat mengklarifikasi kekeliruan ini," katanya.

Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah masih menjalani aktivitas seperti biasa, sekalipun pemberitaan tentang dia membuat heboh terutama di media sosial. Junaidi Hamsyah lewat akun Facebook pribadinya mengatakan sedang berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk menjalani fit and proper test penjaringan calon gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Melalui pesan pendek, Junaidi Hamsyah juga membagikan klarifikasi yang sama dari Karopenmas Agusrianto. "Keterangan Brigjen Pol Agusrianto, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan pemberitaan tersebut salah. Bareskrim juga menyesalkan wartawan yang salah mengutip pernyataan tersebut."

PHESI ESTER JULIKAWATI

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya