TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor meminta Presiden Joko Widodo tidak merombak menteri (reshuffle) dalam Kabinet Kerja.

Isran mengklaim permintaannya itu juga atas desakan seluruh bupati dan kepala daerah dalam Musyawarah Nasional APKASI pada April 2015.

"Setelah munas itu kami berkumpul, mendoakan dan mendukung seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo," kata Isran, di depan Jokowi dalam acara Indonesia Investmen Week, di Kemayoran, Rabu, 13 Mei 2015.

Isran mengatakan perombakan kabinet setidaknya tidak dilakukan sebelum satu tahun masa pemerintahan Jokowi. "Tapi ada satu hal. Mohon maaf. Bukan karena tidak menghormati. Tapi kami berharap Pak Presiden tidak me-reshuffle kabinet sebelum satu tahun," ujar Isran.

Menurut Isran, kinerja para menteri dalam Kabinet Kerja tidak bisa diukur dalam waktu enam bulan bekerja. "Adalah suatu hal yang tidak realistis kalau reshuffle dilakukan kala enam bulan para menteri bekerja," ucapnya.

Dia menyatakan kekhawatirannya bahwa jika perombakan kabinet dilakukan saat ini, maka bisa menggangu program pembangunan secara nasional dan perencanaan pembangunan di daerah.

Mendengar permintaan yang dikemukakan Isran, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Saat ditanya usai acara berlangsung, Jokowi kembali ngeles. Dia tak menjawab pertanyaan dan langsung bergegas masuk ke mobil.

Perombakan kabinet menjadi isu politik yang terus bergulir beberapa pekan terakhir. Sejumlah politikus PDI Perjuangan termasuk pihak yang mendesak Jokowi untuk mengganti sejumlah menteri yang berkinerja buruk. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara jelas mengatakan perlu dilakukan reshuffle guna memperbaiki kinerja pemerintah.

REZA ADITYA