TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Indonesia Agung Suprio menilai latar belakang para menteri tidak mempengaruhi kinerjanya. “Memang lebih banyak menteri yang kinerjanya tidak baik berasal dari partai, tapi latar belakang sebenarnya tidak mempengaruhi,” katanya saat dihubungi Senin 11 Mei 2015.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute ini mengatakan kinerja harus dilihat kasus perkasus. Ada banyak kinerja menteri berlatar partai yang kinerjanya buruk, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Politik Hukum dan HAM Yasonna Laolly. Namun ada pula menteri yang kinerjanya bagus namun berasal dari partai, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Sebaliknya ada pula menteri berlatar profesional yang kinerjaya sangat bagus seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Sayangnya, ada pula pejabat yang berlatar profesional yang bekerja tidak profesional, seperti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Walau begitu, Agung menilai seharusnya jabatan yang berkaitan dengan hukum seperti Mekumham dan Menkopolhukam serta Jaksa Agung lebih baik diisi bukan oleh partai. Ia mencontohkan kasus yang sempat terjadi seperti Kasus Budi Gunawan. Saat Jokowi memberikan kebijakan tentang kasus Budi Gunawan, ia terkesan tidak mendapat dukungan dari partai yang mendukungnya. “Nah, harusnya saat itu, menteri di bidang hukum bisa menengahi. Kalau dia dari partai, akan susah karena nanti terkesan bekerja untuk Koalisi Indonesia Hebat, bukan bekerja untuk Jokowi,” katanya.
Sebelumnya, Political Communication Institute membuat riset tentang komunikasi kinerja menteri di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam riset itu mereka menyatakan media massa sering menuliskan kinerja positif dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan persentase sebanyak 10, 9persen. Menteri Susi dinilai positif karena dianggap sosok yang jujur dan tegas. “Kerja Menteri Susi yang paling dianggap berhasil adalah soal sanksi pencuri ikan dan penenggelaman kapal asing,” kata Heri Budianto, Direktur Political Commmunication Institute.
Posisi kedua dari versi media yang dinilai memberikan kinerja positif adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Menteri Anies mendapat persentase pemberitaan positif media sebanyak 5,3 persen. “Keputusannya soal penundaan kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional sebagai satu satunya standar kelulusan dinilai positif oleh media,” kata Heri.
Lalu pada posisi ketiga, ada Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dhakiri. Ia ditulis baik oleh media sebanyak 4,7 persen. Salah satu tindakan Menteri Hanif yang dinilai baik adalah dalam hal keberpihakan pada Tenaga Kerja Indonesia dan sanksi keras pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia nakal dan sertifikasi profesi.
Selanjutnya ada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang diberitakan secara positif sebanyak 3,1 persen. Jonan dianggap mumpuni dalam mengatur penerbangan dan menata bandara. Selanjutnya ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Marwan Jafar yang dinilai sebanyak 2,1 persen. Ia dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan Indonesia.
Riset itu pula menyebutkan menteri yang kinerjanya buruk, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang dinilai paling banyak ditulis miring oleh media media nasional. “Dalam bingkai media, Menteri Yasonna itu medapatkan penilaian kinerja negatif selama enam bulan menjabat,” kata Heri.
Kebijakan Menteri Yasonna dalam menangani konflik Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. “Kebijakan negatifnya adalah memberikan remisi pada koruptor,” kata Heri. Sebanyak 6,7 persen pemberitaan media yang menuliskan tentang kinerja buruk menteri Yasonna.
Posisi kedua menteri yang dinilai kinerjanya tidak memuaskan adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto. 6,3 persen pemberitaan media menuliskan kinerja negatifnya. “Pemberitaan kebijakannya tetang kontroversi soal kisruh KPK-Polri itu yang paling banyak,” kata Heri.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio mengakui kinerja buruknya Menteri Tedjo dalam kasus KPK Polri. Tedjo dinilai tidak bisa berkoordinasi dengan baik dalam menangani kasus itu. “Konflik KPK-Polri tidak akan gaduh seperti ini kalau sebelumnya dirapatkan terlebih dahulu oleh Menteri Tedjo,” katanya. Selain itu, pernyataan dari Menteri Tedjo yang menyatakan bahwa pihak yang mendukung KPK adalah rakyat dari kalangan tidak jelas pun menjadi kalimat yang dinilai kontroversial.
Di belakang Menteri Tedjo ada kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang dinilai tidak baik. Sebanyak 4,1 persen pemberitaan tentang Menteri Sudirman yang dianggap bersifat miring. Menteri Sudirman dianggap gagal melakukan pengendalian soal BBM dan mafia migas.
Lalu ada Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang dinilai tidak bisa menhubungkan dengan baik para menteri dengan Jokowi. Persentasi berita buruk yang diberikan kepada Andi adalah 3,1 persen. Kemudian ada Menteri BUMN Rini Sumarmo yang diberitakan buruk sebanyak 1,4 persen. Beberap kinerja Rini yang diangga[ negative adalah soal pergantian direksi BUMN dan soal rencana penjualan gedung BUMN.
Riset yang dilakukan Political Communication Institute disarikan dari 15 media massa nasional cetak, online maupun televisi. Sebanyak 32.047 berita antara Oktober 2014-April 2015 dengan periode riset antara 1-7 Mei 2015.
MITRA TARIGAN
