TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch mewanti-wanti pemerintah supaya menjaring orang-orang yang tepercaya untuk menjadi tim panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Badan pekerja ICW, Emerson Yuntho, mengatakan Presiden Joko Widodo harus transparan dan mengumumkan ke publik siapa saja kandidat panitia seleksi calon pimpinan KPK.
"Hal ini justru mengkhawatirkan karena pansel KPK ke depan akan mudah disusupi oleh orang-orang titipan partai," ujar Emerson melalui pesan singkat, Ahad, 10 Mei 2015. Dia bahkan khawatir anggota pansel nanti disusupi pihak yang sedang dibidik KPK atau orang-orang yang ingin lembaga antirasuah itu dilemahkan.
Emerson berharap Jokowi membuang calon anggota pansel yang berasal dari partai (politikus) atau yang berafiliasi dengan partai. "Maupun akademisi yang jadi pembela atau ahli untuk koruptor atau figur yang tidak pro KPK," ujarnya. Ada baiknya, kata Emerson, calon pansel dilihat rekam jejaknya melalui saringan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Menurut Emerson, anggota pansel yang ditunjuk harus memiliki kriteria berintegritas, independen, tidak ada konflik kepentingan dengan KPK, tidak pernah punya masalah di masa lalu, dan punya komitmen antikorupsi. Dia mengatakan dukungan Jokowi terhadap KPK harus dimulai dari pemilihan yang ketat para calon anggota pansel.
"Komposisi pansel capim KPK 2015 akan menetukan masa depan KPK. Jika ketua atau anggota pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan dan diserahkan ke DPR nanti mayoritas figur bermasalah," kata Emerson.
Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan menerbitkan keputusan presiden tentang panitia seleksi calon pimpinan KPK 2015. Tim dari sekretaris negara maupun sekretaris kabinet sudah menyiapkan 14 nama untuk dipilih presiden Jokowi jadi anggota pansel. Di antaranya akademikus Universitas Indonesia, Imam Prasodjo; ahli hukum tata negara, Saldi Isra; dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicipto Setiadi. Ada pula mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean. Namun, nama ini bisa bertambah bila kementerian terkait dengan mengusulkan calon kandidat. Kabarnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan ahli hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita.
LINDA TRIANITA
Berita terkait
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
10 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
20 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
23 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
24 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
27 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca SelengkapnyaWacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
28 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
Baca SelengkapnyaKorupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu
29 hari lalu
ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.
Baca SelengkapnyaInformasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap
30 hari lalu
Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT
Baca SelengkapnyaICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas
30 hari lalu
Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
34 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya