TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri mengatakan partainya belum perlu mendesak Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet. Alasannya, partai utama pendukung pemerintah itu harus berhati-hati terhadap munculnya opini reshuffle. "Sejak dulu reshuffle pasti menimbulkan gangguan stabilitas," katanya, Sabtu, 9 Mei 2015.

PDIP enggan bila isu reshuffle digunakan sekelompok orang yang ingin mencapai kepentingan sendiri. Hanya ada dua alasan munculnya dorongan perombakan kabinet, yaitu asli aspirasi publik atau ditunggangi kepentingan politik lain. Menurut dia, dalam isu perombakan kabinet ada orang yang mau menjadi menteri serta ada partai baru yang mau masuk koalisi dan minta kursi di kabinet.

"Ada partai koalisi yang mau memperbanyak kursi atau partai yang mau tukar kursi yang lebih strategis," kata Rokhmin. Kondisi pemerintahan, khususnya sektor ekonomi, memang tengah bermasalah. Namun itu tak semata karena kinerja para menteri Kabinet Jokowi. Situasi ekonomi global dan pekerjaan rumah yang ditinggalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut andil dalam merosotnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Karena itu, Rokhmin menyatakan PDI Perjuangan meminta seluruh partai politik tidak menunggangi isu reshuffle untuk kepentingan pribadi. Saat ini partai koalisi pemerintah dan partai oposisi seharusnya bersatu untuk kepentingan bangsa. Kursi dan jabatan dalam pemerintahan bisa diperebutkan lagi pada pemilihan umum lima tahun mendatang.

PDIP pun, menurut dia, sudah bulat satu suara sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tidak mendesak Jokowi merombak kabinet. PDIP bersikap menunggu keputusan perogratif presiden sambil mempersiapkan sejumlah kader untuk diusung membantu pemerintah. "Instruksi langsung dari Megawati, harus satu suara. Yang berbeda silakan keluar," ujar Rokhmin.

FRANSISCO ROSARIANS