TEMPO.CO, Jayapura - Terkait rencana masuknya anggota TNI di dalam tubuh KPK, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan ada kesepakatan antara dirinya dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK. Moeldoko menyebut ada keinginan dari Ketua KPK untuk jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK dari TNI berpangkat bintang dua dan satu orang untuk Pengawas Internal KPK dari TNI berpangkat bintang satu. (baca: Ruki: Kalau Kompetensi Cocok, Tak Salah TNI Jadi Pejabat KPK)

"Jadi kalau ada TNI masuk KPK, kami di TNI merasa tidak dibenturkan dengan pihak lainnya. Sebab itu nantinya, begitu anggota TNI ini lolos fit and proper test dan masuk, maka dia langsung lepas baju TNI dan menjadi PNS atau alih status," kata Jenderal Moeldoko kepada wartawan saat ditemui di atas KRI Dr Soeharso yang berlabuh di Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 8 Mei 2015. (baca:Panglima TNI Sebut Ada Permintaan untuk Jadi Sekjen KPK)

Sedangkan terkait pandangan dan kekhawatiran beberapa orang terhadap militer yang terlalu masuk dalam wilayah sipil, seperti masuknya TNI ke KPK, kata Moeldoko, hal itu tak perlu dikhawatirkan. "Begini, saya selalu katakan bahwa pada jiwa prajurit profesional mengalir tanggung jawab sosial. Itu rumusannya. Jadi kalau hanya masuk di level persoalan sosial, saya masih oke. Tapi jangan coba-coba nanti ada tarikan-tarikan politik, itu yang kami tidak mau," ia menjelaskan. (baca:Mengapa KPK Tawarkan Posisi ke TNI?)

Terkait adanya anggota TNI yang masuk ke Kementerian Perhubungan, kata Moeldoko, mereka itu anggota TNI berpangkat tamtama dan TNI bintara. Mereka adalah TNI yang sudah masuk masa persiapan pensiun (MPP). "Mereka ini masih bersifat magang. Tapi nantinya, dari sekian orang yang magang ini, ada yang dianggap bagus dan sudah diterima serta pensiun dari TNI. Maka mereka masuk jadi PNS di Kementerian Perhubungan," katanya.

Menurut Moeldoko, anggota TNI yang memasuki MPP dan saat ini bekerja di Kementerian Perhubungan, adalah orang yang magang dan belum jadi PNS. "Bintara dan tamtama yang akan pensiun ini kita berdayakan. Sebab, selama ini kan pikirannya TNI pensiun jadi satpam. Tapi kebetulan dari Kementerian Perhubungan diberi akses untuk ke sana, ya sudah itu magang sambil belajar masuk jadi PNS," ia menjelaskan.

Terkait adanya tuduhan korupsi di tubuh TNI, Moledoko menegaskan di TNI tak ada korupsi. "Sebab, kami di TNI sekarang sudah terbuka dan akuntabel. Kami sudah mengundang KPK, BPK, maupun BPKP untuk melihat bahwa kami menyelenggarakan zona bebas korupsi. Namun saya katakan kepada mereka ada hal-hal yang tak boleh dipublikan, seperti untuk belanja alutsista. Sebab, nanti kalau dipublikasikan, alutsista itu kan sangat rahasia. Tapi hal lainnya, kami sangat terbuka sekali," ia menjelaskan.

CUNDING LEVI