TEMPO.CO, Padang - Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di pusat akhirnya berimbas ke Sumatera Barat. Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Barat dilanda konflik dua kepengurusan, yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Kepengurusan kubu Romahurmuziy diketuai pelaksana tugas, Martias Tanjung. Sedangkan kubu Djan Faridzh tetap diketuai Yulfadri Nurdin yang merupakan pengurus sebelumnya.

"Kepengurusan Yulfadri ilegal karena dia telah dipecat dari kepengurusan," ujar pelaksana tugas Ketua DPW PPP Sumatera Barat, Martias, Selasa, 5 Mei 2015.

Menurut Martias, pemecatan itu dilakukan berdasarkan surat keputusan DPP PPP yang ditandatangani Ketua Umum Romahurmuziy pada 22 April lalu. SK itu juga mengangkat Martias sebagai pelaksana tugas ketua dan Amora Lubis sebagai pelaksana tugas sekretaris di DPW PPP Sumatera Barat. "Hanya ada satu yang kepengurusan DPW di Sumatera Barat. Yulfadri sudah diberhentikan," ujar Martias.

Sebelumnya, kata Martias, DPW PPP Sumatera Barat menyatakan taat kepada hasil Muktamar Surabaya. Malah para pengurus membubuhkan tanda tangan dengan materai Rp 6.000.

Ihwal ketaatan terhadap muktamar itu, Martias mengatakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partainya memerintahkan pelaksanaan musyawarah wilayah paling lambat pada 30 April 2015. Namun ketua pengurus saat itu, Yulfadri, tak mau menyelenggarakan musyawarah.

"Dia membangkang. Tak melaksanakan AD/ART. Makanya, DPP memberhentikan dia dan dia digantikan oleh saya, yang sebelumnya wakil ketua," ujar Martias.

Agar tak terjadi keributan, pengurus DPW kubu Romi berkantor di Jalan Jakarta, Asratek, Padang. Sedangkan kantor sebelumnya dikuasai kepengurusan kubu Djan Faridz. "Pada saatnya nanti, kita akan berkantor di sana kembali. Untuk saat ini kita tak ingin bentrok. Makanya kita ngontrak," ujar Martias.

Saat ini, kata Martias, kepengurusannya diberi waktu satu bulan untuk menyiapkan musyawarah wilayah. "Kita juga sedang membuka pendaftaran hingga akhir Mei," ujarnya.

Sementara itu, Yulfadri mengatakan awalnya semua kader PPP di Sumatera Barat tetap konsisten dengan hasil beberapa kali rapat pimpinan wilayah yang menyatakan DPW PPP Sumatera Barat netral dalam menyikapi dualisme kepengurusan PPP di pusar dan menunggu keputusan pengadilan inkracht. Bagi mereka saat itu, siapa pun yang menang di pengadilan, itulah Ketua Umum PPP.

"Namun setelah rapat pimpinan wilayah terakhir April lalu, ada beberapa kader yang menjemput SK dari kubu Romi dan memecat saya secara sepihak," ujar Yulfadri, Selasa, 5 Mei 2015.

Yulfadri menyatakan tak menerima keputusan sepihak itu. Karena itulah saat ini dia terang-terangan mendukung kubu Djan Faridz.

Yulfadri mengatakan, agar suasana kondusif, pihaknya menggembok kantor DPW PPP yang terletak di Jalan Beringin, Padang. "Jangan sampai berkelahi di dalam. Makanya kita gembok. Tapi hari ini sudah mulai kita buka," ujar Yulfadri.

ANDRI EL FARUQI