TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan proses kasasi sehubungan keputusan bebas para terdakwa kasus pelanggaran HAM berat di Abebura. Koalisi menilai putusan itu tidak memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Kejaksaan Agung pun menyatakan akan segera melakukan kasasi setelah melakukan pengkajian atas putusan hakim.Koordinator Eksternal Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAk Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Henry T. Simarmata mengatakan pertimbangan yang dipakai dalam putusan hakim menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan hakim terkesan menggunakan prinsip kolonial yang jauh dari rasa keadilan korban. "Kami mendesak agar Kejaksaan Agung secepatnya melakukan proses kasasi di MA," katanya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (9/9).Menurut dia, putusan ini membuat shock korban dan keluarga korban yang mencari keadilan. Selain itu, dalam hal bukti, majelis seharusnya bisa mempertimbangkan dengan melihat tak ada bantahan dari pihak terdakwa. "Meskipun pertimbangan politis itu muncul, tapi secara legal kasus ini cukup kuat," ujar Henry.Pelaksana Harian Direktur Pelanggaran HAM Berat Jampidsus, I Ketut Murtika, menyatakan akan segera melakukan proses kasasi. "Kami akan pelajari salinan putusan dan hal-hal yang patut diperhatikan seperti dalam poin 325 KUHAP. Kami yakin masih ada celah untuk melakukan kasasi," ujarnya.dian yuliastuti