Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi
TEMPO.CO, Banda Aceh–Gubenur Aceh Zaini Abdullah mengatakan bakal membahas seputar polemik bendera Aceh dengan pemerintah pusat. “Ada di sana-sini hal yang perlu diperhatikan bersama,” kata Zaini kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa, 5 Mei 2015.
Polemik bendera berlambang bulan bintang itu kembali mengemuka setelah Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdullah Saleh bersama Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safaruddin akan mengibarkan bendera tersebut di depan gedung Dewan, Senin kemarin, 4 Mei 2015.
Namun niat itu batal karena dihalang-halangi oleh Sekretaris Dewan Hamid Zein dan sempat terjadi ketegangan. Abdullah dan Safaruddin menilai pengibaran bendera Aceh sah walaupu pemerintah pusat menilainnya berbeda.
Menurut Zaini tindakan menaikkan bendera bulan bintang bukan hal yang harus diputuskan begitu mendadak. Perlu pembahasan lebih lanjut untuk membicarakan hal tersebut. "Ini tentunya melalui prosedur. Kita ingin punya bendera, karena sudah lama kita perjuangkan,” ujarnya.
Saat ditanya kapan bendera bulan bintang dikibarkan, Gubernur Zaini menjawab diplomatis, “Tunggu saja tanggal mainnya. Ada hal-hal yang perlu dipikirkan bersama.”
Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Husein Hamidi mengatakan masalah bendera Aceh masih menjadi urusan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. “Saat ini (urusannya) belum selesai, masih ada yang perlu diklarifikasi,” tuturnya.
Polemik bendera Aceh telah lama terjadi. Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera mengubah qanun bendera dan lambang Aceh. Pemerintah menilai bendera Aceh mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
