Presiden Jokowi, bersama Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berfoto bersama siswa di SMA N 2, Jakarta, 14 April 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Ternate - Sultan Tidore Husain Sjah menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Maluku Utara bila tujuan kedatangan Jokowi hanya untuk meninjau pembentukan Sofifi menjadi daerah otonomi baru.
Menurut Husain, kunjungan Presiden Jokowi di Maluku Utara sebaiknya diarahkan untuk melihat secara dekat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus digunakan untuk menyerap aspirasi publik dan memberikan solusi terkait dengan problem ekonomi yang muncul akibat kebijakan pemerintah. Hal itu lebih baik ketimbang melihat persiapan pemekaran Sofifi menjadi daerah otonomi baru. (Baca: Kecewa Jokowi, Rieke-PDIP Ajak Buruh Duduki Istana)
"Kesultanan Tidore pada prinsipnya sangat senang menerima dan menyambut kunjungan Presiden Jokowi di Maluku Utara. Tapi, kalau kunjungannya hanya untuk lihat daerah otonomi baru, lebih baik Presiden kembali ke Jakarta,” kata Husain kepada Tempo, Selasa, 5 Mei 2015.
Husain mengatakan, selama 15 tahun menjadi ibu kota provinsi, Sofifi selalu saja tertinggal. Banyak pembangunan infrastruktur yang terabaikan. Banyak hal yang diabaikan dan dilupakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Karena itu, kalau kunjungan Presiden untuk hal itu (pemekaran daerah), jangan diteruskan. Jangan lagi kita ditambahkan beban dengan menambah daerah otonomi baru,” ujar Sultan. (Baca: Saat Jokowi dan Menterinya Ramai-ramai Bungkam Soal Reshuffle)
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan ada dua agenda yang akan dilakukan Presiden Jokowi di Maluku Utara, yaitu peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Sofifi dan Gereja Oikumene.
Presiden Jokowi pada Kamis, 7 Mei 2015, akan melakukan kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara. Kepolisian Daerah Maluku Utara menyiagakan sedikitnya 1.090 anggota kepolisian untuk pengamanan kedatangan Jokowi. Dalam acara ini, Jokowi akan menggelar tatap muka dengan pemerintah daerah di Maluku Utara. “Semua hal teknis sudah rampung. Seluruh kepala daerah di Maluku Utara juga sudah dipastikan akan datang,” tutur Gani.
