TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung selama sebelas jam. Lulung menolak menjawab mengenai isi pemeriksaannya.
"Saya mendukung kepolisian untuk mengungkap masalah ini," kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei 2015. "Yang saya tahu, saya jelaskan. Yang tidak tahu, tentu tidak saya jelaskan."
Lulung enggan menjelaskan isi pemeriksaannya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengaku siap diminta keterangan pada pemeriksaan berikutnya. "Besok saya akan lebih konsen kepada waktu-waktu saya. Bilamana diperlukan, saya akan hadir untuk dimintai keterangan," ujarnya.
Lulung pun meringsek kerumunan wartawan dan mengabaikan berbagai pertanyaan. Wartawan yang kecewa dengan sikap Lulung yang hemat bicara, lantas melemparkan pertanyaan nyeleneh. "Siap ditahan, Pak?" tanya salah satu wartawan. "Bapak lo aja ditahan!" kata Lulung ketus.
Lulung tiba di Bareskrim pukul 10.00 WIB dan keluar dari ruangan penyidik pukul 21.00 WIB. Dia diperiksa sebagai saksi pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Pada pemeriksaan perdananya, Bareskrim memeriksanya selama sembilan jam.
Bareskrim telah menetapkan dua tersangka atas kasus tersebut. Di antaranya Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; dan Zaenal Soleman, pejabat pembuat komitmen proyek itu di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Kerugian negara akibat korupsi pengadaan UPS ini mencapai Rp 50 miliar.
DEWI SUCI RAHAYU
Berita terkait
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 jam lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
3 jam lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
5 jam lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
7 jam lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
9 jam lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
1 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaJudi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
2 hari lalu
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca SelengkapnyaBadan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 hari lalu
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca Selengkapnya