Panglima TNI: Eksekusi Mati Tak Pengaruhi Kerja Sama Militer

Reporter

Senin, 4 Mei 2015 12:57 WIB

Panglima TNI Jendral Moeldoko. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan keputusan eksekusi mati yang diambil pemerintah tidak berpengaruh terhadap kerja sama militer dan pertahanan Indonesia dengan negara lain.

"Hubungan militer dengan Australia saja tak terpengaruh. Dengan Brasil juga baik karena kami membeli alutsista," kata Moeldoko kepada wartawan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, 4 Mei 2015.

Menurut Moeldoko, tak selamanya TNI menanggapi keputusan pemerintah dengan keras. Ada saatnya sikap TNI lebih lunak terhadap keputusan pemerintah. Contohnya ketika hubungan politik Indonesia dengan negara lain memanas, TNI harus tetap menjaga kerja sama militer dengan negara itu. "TNI punya tugas sebagai penyeimbang kondisi kepentingan nasional dan hubungan militer."

Delapan terhukum mati telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung di Nusakambangan, Rabu dinihari, 29 April 2015. Mereka adalah Martin Anderson (warga negara Nigeria), Raheem Agbajee Salame (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil), Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia), dan Zainal Abidin (Indonesia).

Sedangkan dua terpidana mati lainnya, Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina) dan Serge Areski Atlaoi (Prancis), untuk sementara lolos dari terjangan pelor regu tembak. Pemerintah menunda eksekusi keduanya.

Eksekusi mati itu membuat hubungan RI dengan beberapa negara memanas, di antaranya dengan Australia dan Brasil serta Belanda, yang warga negaranya lebih dulu dieksekusi mati dalam perkara narkoba.

INDRA WIJAYA

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

7 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

26 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

27 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

28 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

28 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

AS Prihatin atas Rekaman Eksekusi Israel di RS Al Shifa, Tapi Kecam Hamas

29 hari lalu

AS Prihatin atas Rekaman Eksekusi Israel di RS Al Shifa, Tapi Kecam Hamas

Pasukan Israel pada Senin mundur dari kompleks rumah sakit terbesar Al Shifa di Gaza itu setelah pengepungan selama dua pekan terakhir.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

29 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

29 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

46 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

52 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya