TEMPO.CO , Kediri : Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri Kiai Haji Ahmad Subakir berharap pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang, 1-5 Agustus 2015, tak dikotori politik uang dalam pemilihan ketuanya. NU juga diminta lebih independen terhadap pemerintah, sehingga tak mudah diintervensi.
Ahmad Subakir mengatakan potensi terjadinya politik uang oleh tim sukses kandidat calon ketua umum dalam muktamar nanti sangat terbuka. Mereka akan mengincar para muktamirin, yang menjadi perwakilan cabang, untuk mendukung calon tertentu. "Peluang politik uang selalu ada," kata Bakir, Kamis 30 April 2015.
Hal itulah yang membuat Bakir dan beberapa pengurus cabang NU di wilayah bekas Karisidenan Kediri cemas. Mereka berharap pelaksanaan muktamar kali ini bisa benar-benar bersih, tanpa campur tangan kekuatan uang. Proses pemilihan yang melibatkan politik uang sudah pasti akan menghasilkan pemimpin yang buruk bagi NU.
Menurut Bakir, satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya politik uang adalah mengembalikan mekanisme pemilihan ketua NU ke cara lama. Pemilihan ketua umum harus dikembalikan ke masing-masing muktamirin tanpa ada lagi penunjukan wakil melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa).
Mekanisme Ahwa, menurut Bakir, justru dipertanyakan karena akan membuka lebih luas potensi transaksi uang. "Setiap muktamirin sudah mewakili cabang, kenapa masih harus diwakilkan lagi melalui Ahwa?" katanya.
Kebebasan menentukan calon ketua umum, menurut Bakir, adalah hak setiap muktamirin dan tak bisa diwakilkan. Muktamirin pula yang bisa membendung gerakan politik uang dengan tetap berpegang teguh pada kepentingan organisasi yang lebih besar. Karena itu seluruh 7 PCNU di bekas Karisidenan Kediri terus melakukan konsolidasi tiap bulan. Mereka bersepakat tak akan membicarakan sosok calon ketua umum hingga pada saat keberangkatan mendatang. Hal ini untuk menekan masuknya manuver tim sukses yang bisa merusak proses pemilihan secara demokratis.
Selain pemilihan yang bersih, Ahmad Subakir, yang juga bekas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, berharap NU jadi lebih mandiri di depan pemerintah. NU juga diminta tak gampang meminta sesuatu kepada pemerintah untuk menghindari intervensi sebagai kompensasi. "Kalau kita meminta, mereka (pemerintah) pasti akan meminta imbal balik," katanya.
Sebelumnya sesepuh NU KH Salahudin Wahid meminta seluruh dana pelaksanaan Muktamar NU yang merupakan bantuan pemerintah dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Muktamar menerima bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp 4,9 Miliar untuk perhelatan tersebut.
Menurut Gus Solah, panggilan Salahudin Wahid, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga NU tidak melarang organisasi menerima sumbangan dari pemerintah selama tidak mengikat.
HARI TRI WASONO
Berita terkait
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka
11 hari lalu
Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.
Baca SelengkapnyaDemokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya
13 hari lalu
Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaAHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang
39 hari lalu
AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSuara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan
40 hari lalu
AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.
Baca SelengkapnyaAlasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024
42 hari lalu
Jokowi mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
55 hari lalu
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaBawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat
55 hari lalu
Dua caleg Partai Demokrat akan dipanggil dan diklarifikasi sebagai terlapor dugaan politik uang pada Jumat, 8 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut
56 hari lalu
Perludem menyatakan kasus itu dapat menjadi pembuktian keseriusan Bawaslu menggunakan kewenangan penindakan politik uang.
Baca SelengkapnyaMasuk 2 Laporan Resmi, Bawaslu Selidiki Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI dari Golkar
23 Februari 2024
Bawaslu Kota Depok telah menerima dua laporan soal dugaan politik uang caleg DPR RI dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Bawaslu Terima Laporan Dugaan Politik Uang Bagi-bagi Rp 150 ribu
14 Februari 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik.
Baca Selengkapnya