Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti (kanan) berbincang dengan para Anggota Komisi III DPR di kediamannya di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Komisi III DPR memutuskan untuk lebih dulu mengunjungi kediaman Badrodin Haiti meski belum digelar rapat pleno internal. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Kapolri yang telah ditetapkan DPR, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Alasannya, Korps Bhayangkara harus memiliki Kapolri definitif sebelum acara peringatan Konferensi Asia-Afrika, 19-24 April 2014. "Hasil rapat DPP PDIP akan komunikasi dengan Istana, minta Jokowi lantik Badrodin besok atau selambatnya Senin," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 16 April 2015.
Komisi Hukum secara aklamasi terbuka menyetujui Badrodin Haiti sebagai Kapolri setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan pagi tadi. Dalam rapat itu, semua fraksi menerima pemaparan visi-misi dan program prioritas Badrodin.
Hanya Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Hanura yang melayangkan pertanyaan dan usulan kepada Badrodin. Tujuh fraksi sisanya langsung menyetujui.
Setelah itu, Komisi Hukum segera menggelar rapat pleno dan rapat Badan Musyawarah. Trimedya menuturkan pihaknya juga meminta pimpinan DPR segera menggelar rapat paripurna sore ini untuk menetapkan Badrodin. "Saya sudah komunikasi dengan pimpinan DPR memang, supaya dipercepat semuanya," ucap Trimedya. "Akan lebih gagah kalau saat KAA sudah ada Kapolri."
Soal jadwal pelantikan, tutur Trimedya, Jokowi bisa meluangkan waktu untuk melantik Badrodin di Jakarta. Saat ini Jokowi berada di Bandung untuk meninjau persiapan KAA. "Bisa pulang sebentar setengah jam pelantikan. Pokoknya, pelantikan sebelum pembukaan KAA," kata Trimedya.
