Biaya Taman Rusa DPR Rp 500 Juta, untuk Beli Ubi, Wortel, dan Kangkung  

Reporter

Rabu, 15 April 2015 07:31 WIB

Seorang anak ditemani ibunya terlihat antusias memberi makan rusa, di Halaman Istana Bogor, 23 Februari 2015. Antusias warga mengunjungi Istana Bogor meningkat, ketika warga mengetahui Presiden Jokowi memutuskan untuk tinggal di Bogor. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti membantah telah menghamburkan uang untuk pemeliharaan rusa di Taman Rusa Kawasan Kompleks Parlemen, Senayan. Menurut dia, angka Rp 650 juta yang dituliskan dalam pengumuman lelang hanyalah pagu atau rencana anggaran. "Realisasinya hanya Rp 500 juta," katanya, Selasa, 14 April 2015.

"Ini sudah diumumkan pemenang lelangnya. Realisasinya Rp 500 juta. Nominalnya tak berubah banyak tiap tahun," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 14 April 2015.

Saat ini, kata dia, taman seluas 12 hektare itu menjadi rumah bagi 58 rusa tutul dan 30 angsa. Ada lima penjaga di taman itu yang bertugas memberi makan hewan-hewan tersebut dua kali sehari dengan wortel, ubi, kangkung, dan dedak. Ada pula seorang dokter hewan yang berkunjung memeriksa rusa dua kali seminggu. "Tak ada yang berlebihan. Ini normal," kata Win.

Saat berkunjung ke taman, Tempo melihat sebagian rusa sedang berteduh di bawah pepohonan. Adapun sebagian besar taman dipenuhi rumput dan berlumpur karena hujan.

Seorang penjaga taman, Margono, mengatakan jumlah pekerja ada lima orang. Mereka merawat 60 ekor rusa. Tugas Margono saban hari adalah merawat rusa dan angsa dengan cara memberi makan binatang-binatang itu dua kali sehari.

Adapun dokter hewan datang seminggu sekali. "Kalau misalnya ada rusa sakit atau ada yang hamil, dokternya datang dua kali seminggu," ujarnya.

Rusa-rusa itu didatangkan dari Kebun Raya Bogor sejak 2008. Salah satu tugas penting Margono dan rekan-rekannya adalah menjaga kebersihan taman agar bebas sampah plastik. "Jangan sampai sampah plastik dimakan rusa. Bisa meninggal," katanya.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

4 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

22 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya