Polisi Kawal Pengiriman Naskah Ujian Nasional ke Sekolah  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Minggu, 12 April 2015 11:44 WIB

Orang tua murid, SMUN 1 Surakarta berorasi seorang diri menolak sistem ujian nasional secara online di depan kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga Surakarta, Jawa Tengah, 9 April 2015. Menteri Pendidikan dan Kebudyaaan, Anies Baswedan menjelaskan pelaksanaan UN tahun ini ada yang menggunakan sistem berbasis komputer dan manual. Ia juga mengklarifkasi bahwa yang benar adalah UN berbasis komputer, bukan UN online. Tempo/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Cilacap - Kepolisian Resor Cilacap, Jawa Tengah, mengawal ketat pengiriman naskah ujian nasional untuk tingkat sekolah lanjutan atas hingga ke tiap sekolah per mata pelajaran. Pendistribusian dimulai dari kantor Dinas Pendidikan ke subrayon dan diteruskan ke tiap sekolah.

"Pendistribusian ini agar memudahkan dikirim ke sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap Warsono, Ahad, 12 April 2015.

Warsono mengatakan, tahun ini ada sebanyak 18.306 siswa yang akan mengikuti ujian nasional tingkat SMA sederajat. Untuk Kabupaten Cilacap hanya SMK Negeri 2 Cilacap yang akan melaksanakan ujian dengan metode computer based test, selebihnya secara tertulis (paper based test).

“Kita sudah siap melaksanakan UN secara online, dan kita sudah mengantisipasi berbagai kendala yang bisa terjadi saat ujian dilaksanakan, misalnya dengan menyiapkan genset dan lainnya,” ujar Kepala SMK Negeri 2 Cilacap Sri Muladi.

ARIS ANDRIANTO

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

51 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya