Dua Pejabat Dinas PU Ini Ditahan Setelah 9 Bulan Jadi Tersangka

Reporter

Editor

Elik Susanto

Sabtu, 11 April 2015 05:31 WIB

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO , Jakarta - Kejaksaan Agung menahan dua pejabat dalam kasus dugaan korupsi kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jaringan serta saringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta periode 2012 - 2013. Mereka adalah bekas Direktur Utama PT Asiana Technologies Lestari Noto Hartono dan bekas Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU DKI Jakarta Rifiq Abdullah.

"Tersangka ditahan selama 20 hari terhitung dari hari ini (Jumat 10 April 2015) di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung RI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Tony Spontana, Jumat, 10 April 2015.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sekitar 9 buan lalu, tepatnya pada 27 Agustus 2014. Dugaan korupsi ini juga menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Erry Basworo. Ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 September 2014.

Erry menjadi tersangka proyek pengadaan jaringan atau saringan sampah senilai Rp 14,4 miliar pada tahun anggaran 2012, dan Rp 7,2 miliar untuk 2013. Kasus tersebut bermula dari temuan Kejaksaan Agung terkait dugaan rekayasa panitia tender. Dalam prosesnya ternyata ada penunjukkan PT Asiana untuk proyek Dinas PU DKI Jakarta.

PT Asiana ditunjuk sebagai pelaksana proyek perbaikan dan pemeliharaan jaringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum Jakarta. Rekayasa juga terjadi pada pengadaan barang proyek tersebut.

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya