Siapa Adriansyah, Kader PDIP yang Ditangkap KPK?  

Reporter

Jumat, 10 April 2015 10:55 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kamis malam, 9 April 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan kepada kader PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi Pertanian dan Perikanan DPR bernama Adriansyah. Politikus PDIP ini baru pertama kali terpilih sebagai anggota Dewan pada periode ini, 2014-2019, dari Dapil Kalimantan Selatan II.

Sebelum menjadi anggota Dewan, pria yang lahir di Ampah, 7 Oktober 1954 ini menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan Kalimantan Selatan sejak 2010. Pada 2005-2010 dia menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Adriansyah juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013. Di tengah masanya menjabat sebagai bupati, tahun 2006, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah memberi izin pada penyidik Polri untuk menyidik Adriansyah karena diduga menerima gratifikasi untuk izin pertambangan.

Adriansyah ditangkap bersama dengan seorang yang diduga anggota polisi saat sedang bertransaksi suap sebesar US$ 40.000 di Swiss-Belhotel, Sanur, Bali. Penyuapan ini diduga ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan partainya akan menentukan sikap pagi ini terkait penangkapan kadernya tersebut. Ia membenarkan kader PDIP yang ditangkap adalah Adriansyah.

Sementara itu, dalam cuitannya, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan bahwa kader PDIP yang ketahuan korupsi akan dikenakan sanksi keras, yaitu pemecatan.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

16 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

19 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

20 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

22 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya