TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengubah susunan Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Muzani ingin agar Jokowi mengganti para menteri yang tak cakap.

"Saya lihat ada orang yang tak tepat duduk di situ. Enggak ngapa-ngapain, enggak mengerti apa-apa," kata Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu, 8 April 2015. Muzani menilai reshuffle kabinet mampu memperbaiki kinerja pemerintahan. "Kepala pemerintahan perlu memikirkan reshuffle untuk mengefektifkan pemerintahan."

Isu reshuffle kabinet bermula dari kegelisahan masyarakat melihat kasus politik dan hukum yang terus bergulir sepanjang hampir enam bulan pemerintahan Jokowi. Selain itu, survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia menyatakan mayoritas masyarakat ingin Jokowi merombak Kabinet Kerja. Hasil survei menyebutkan masyarakat mendesak Jokowi melakukan reshuffle sebelum pertengahan tahun ini.

Survei itu juga menyatakan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dianggap berkinerja buruk.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa Presiden harus bertanggung jawab terhadap kabinet yang dibentuknya. "Kalau sudah menetapkan mereka yang dinilai gagal oleh publik, ya, harus tanggung jawab. Jangan sampai kalau ada apa-apa lalu menteri disalahkan," kata Nur Wahid.

Nur Wahid menilai wajar jika rakyat resah karena kebijakan menteri menyalahi aturan. Namun, soal reshuffle, Nur Wahid tak memaksa Presiden. "Itu hak Presiden dengan segala risikonya, DPR dan MPR akan mengawal," ujarnya.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie berpendapat sama dengan Nur Wahid. Ia tak ingin ikut campur dalam hak Presiden. "Biar Presiden yang memberi penilaian," ucapnya.

PUTRI ADITYOWATI