TEMPO.CO, Garut - Pengadaan mobil dinas anggota DPRD Garut, Jawa Barat, senilai Rp 2,86 miliar menuai kritik. Alasannya, harga mobil itu dinilai terlalu mahal. "Kondisi ini mencerminkan sikap para anggota Dewan yang konsumtif, hedonis, dan tidak memperhatikan rakyat," ujar Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch, Dedi Rosadi, kemarin.
Dana sebesar itu rencananya akan dibelikan 12 unit mobil yang diperuntukan bagi badan kelengkapan Dewan dan Komisi di DPRD. Jenis mobil itu yakni Toyota Rush. Selain itu, Dewan membeli satu unit Toyota Innova seharga Rp 250 juta.
Menurut Dedi, para wakil rakyat itu tidak sensitif di tengah keterpurukan ekonomi. Dia mencontohkan banyak warga miskin yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Kecamatan Cisompet. Seperti halnya dalam kebutuhan air bersih, banyak warga Garut yang belum memiliki mandi cuci kakus (MCK) yang layak.
Dedi menilai pembelian mobil itu tidak efektif dan efesien. Soalnya mobil anggota Dewan saat ini masih layak untuk digunakan. Pembelian mobil ini juga tidak sebanding dengan kinerja Dewan dalam menjalankan fungsinya. "Sampai hari ini belum ada kebijakan Dewan yang mensejahterakan rakyat."
Selain mendapatkan kendaraan baru, para wakil rakyat akan mendapatkan kenyamanan lain berupa kantor baru. Anggaran yang disediakan dalam APBD Garut untuk membangun kantor ini senilai Rp 1,1 miliar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut Ade Ginanjar mengklaim mobil yang akan dibeli itu tidak mewah. Menurut dia, kendaraan dinas yang saat ini dipakai cukup membebani anggaran karena sering mogok. "Akibatnya biaya pemeliharaan kendaraan cukup membengkak hingga menghabiskan ratusan juta setiap tahunnya," ujarnya.
Ade mengaku, akibat kondisi kendaraan yang buruk, kinerja Dewan dalam menjalankan fungsinya sering mengalami hambatan. Apalagi bila harus terjun ke lapangan untuk mengakomodir aspirasi rakyat. "Masa ada diantara anggota Dewan yang harus naik mobil umum gara-gara mobil dinasnya mogok."
