Ini Jadwal DPR Menguji Calon Kapolri Badrodin Haiti

Reporter

Editor

Elik Susanto

Kamis, 2 April 2015 18:28 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, masuk dalam usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin berjanji segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Janji itu disampaikannya langsung di hadapan Badrodin saat berkunjung ke Komisi Hukum untuk mengadakan rapat rencana strategis. "Fit and proper test akan kami laksanakan minggu depan," kata Azis, Kamis, 2 April 2015.

Sebelumnya, Komisi Hukum berkali-kali menyatakan tak akan memproses Badrodin sebagai calon Kepala Polri sebelum Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. DPR sudah menguji dan menyetujui Budi sebagai Kepala Polri. Namun, Presiden Jokowi tak kunjung melantik Budi Gunawan dan bahkan membatalkan.

Mendengar pernyataan Azis, Badrodin Haiti tersenyum. Di DPR, Badrodin didampingi Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono.

Mereka mengikuti rapat kerja membahas evaluasi kinerja kepolisian selama 2010 hingga 2014, serta program kerja selanjutnya. Sikap Komisi Hukum melunak setelah Presiden Joko Widodo berjanji memenuhi panggilan DPR untuk menjelaskan pembatalan pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, uji kelayakan rencananya digelar pada Rabu, 8 April 2015. "Rabu gelar fit and proper test," kata Bambang.

Pada paripurna dua pekan lalu, DPR menolak memproses Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri. DPR menganggap alasan pembatalan Budi karena berstatus tersangka, tak bisa diterima. Pasalnya, putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Budi oleh KPK.

Menurut Bambang, upaya Komisi Hukum ngotot meminta penjelasan DPR hanya untuk membantu PDI Perjuangan. "Kami memenuhi keinginan PDI Perjuangan saja tunda-tunda. Sebenarnya kami ingin segera ada Kapolri definitif," kata dia.

DPR akan menggelar paripurna pada Selasa, 7 April. Pada hari yang sama, tim perwakilan Komisi Hukum akan mendatangi rumah Badrodin Haiti. Esok harinya, pada Rabu, 9 April 2015, Komisi Hukum menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Pengambilan keputusan melalui paripurna pada Kamis, 10 April 2015. "Kita akan punya Kapolri definitif pada Jumat pekan depan," kata Bambang.

PUTRI ADITYOWATI | INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

10 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

23 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya