TEMPO.CO, Makassar - Empat dari lima politikus Partai Golkar asal Sulawesi Selatan yang duduk di DPR RI terancam dibersihkan kubu Agung Laksono. Tindakan ini menyusul keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol.
Empat politikus Sulawesi Selatan yang dimaksud adalah Hamka B. Kadi, Markus Nari, Syamsul Bahri, dan Andi Fujiwati Marakarma. Adapun Andi Rio Padjalangi dipastikan tetap aman sebagai legislator Golkar di Senayan, setelah Andi Rio Padjalangi masuk struktur kepengurusan DPP Golkar di bawah komando Agung Laksono. Belakangan diketahui bahwa Rio diposisikan sebagai wakil sekretaris jenderal bersama Sabil Rachman.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar hasil Munas Ancol, Sabil Rachman, menyatakan pihaknya telah menyodorkan SK Menkum HAM ke DPR RI. Termasuk memverifikasi semua legislator Golkar di Senayan. "SK Kemenkum HAM sudah kami sodorkan ke DPR RI. Termasuk sudah menyusun reposisi untuk seluruh legislator Golkar," katanya ketika dihubungi wartawan, Senin, 23 Maret 2015.
Sabil pun menegaskan, jika dalam reposisi tersebut masih ada legislator Golkar yang tidak mengakui SK Menkum HAM, sudah tentu akan
dilakukan pergantian antar-waktu (PAW). "Kan, susah kalau duduk sebagai legislator sementara tidak mau mengakui kepengurusan yang sah. Jadi jalan satu-satunya harus PAW," katanya.
Sabil menambahkan, reposisi tersebut tidak hanya dilakukan pada Fraksi Golkar DPR RI, tapi juga pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "Sama halnya di DPR RI, kalau ada legislator Golkar di DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mengakui kepengurusan yang sah, sudah pasti di-PAW," ucapnya. "Intinya, nama-nama sudah kita siapkan. Tapi tetap harus pakai mekanisme. Jadi evaluasi susunan fraksi ini dilihat dulu. Kalau kinerjanya bagus, ya, tidak diganti," tutur Sabil Rachman.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPP Partai Golkar hasil munas di Nusa Dua, Bali, Syamsul Bahri, menegaskan siap meninggalkan Fraksi Golkar di DPR RI apabila upaya hukum yang dilakukan Aburizal Bakrie tetap berpihak pada Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta. "Saya tidak mempunyai masalah pribadi dengan Agung Laksono. Tapi, kalau beliau berkeras ingin melakukan bersih-bersih di fraksi, saya rasa belum waktunya, mengingat Aburizal Bakrie masih menempuh upaya hukum di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara," tutur Syamsul Bahri.
Syamsul menyatakan dia sudah empat periode di Senayan. Posisi itu didudukinya bukan dari hasil mengemis, melainkan kompetensinya selama menjadi legislator Golkar. "Saya ini orang Bugis. Anda tahu orang Bugis itu tidak suka mengemis. Makanya, kalau saya masuk dalam bersih-bersih nanti, tidak ada masalah. Lagian memang bukan kita yang punya jabatan," katanya.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
