TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan partainya tak mempersoalkan langkah yang diambil Ketua Umum Golkar hasil musyawarah nasional Ancol, Jakarta, Agung Laksono, melakukan kunjungan ke sejumlah petinggi partai politik.

"Kalau sekadar roadshow itu biasa, membangun silaturahmi," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 19 Maret 2015.

Fahri menilai kunjungan Agung sebagai langkah positif dalam rangka menjaga hubungan baik antarpengurus partai. Bahkan, Fahri mengatakan, partainya terbuka dan menerima bila Agung ingin bertamu ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurut Fahri, hingga kini PKS belum menerima ajakan bertemu dari Agung Laksono. Meski memahami langkah Agung, Fahri mengatakan bukan berarti partainya mengakui keabsahan kepengurusan mantan Menteri Koordinator Kesejateraan Rakyat itu.

Fahri mengatakan hingga saat ini PKS tetap mengakui kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie yang terpilih melalui musyawarah nasional Bali. PKS hanya mengakui kepengurusan partai yang mendapat pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Hingga kini, kubu Agung baru mendaftarkan susunan kepengurusan dan belum mengeluarkan surat keputusan. Sesuai keputusan terakhir kepengurusan Golkar yang disahkan Menkumham adalah kepengurusan hasil munas Pekanbaru 2009 yang diketuai Aburizal Bakrie dengan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Konflik kepengurusan Golkar semakin tak berujung setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerbitkan surat penjelasan. Dalam penjelasannya, Yasonna mengakui hasil musyawarah Golkar di Ancol yang memenangkan Agung Laksono. Hasil ini mengacu pada rekomendasi Mahkamah Partai Golkar.

Kubu Aburizal Bakrie tak bersedia mengakui keputusan Menteri Hukum. Selain menggugat ke pengadilan, mereka juga melaporkan Agung Laksono dan kawan-kawan dengan tudingan pemberian mandat palsu.

IRA GUSLINA SUFA