Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, bersama wakil ketua Priyo Budi Santoso dan Sekjen Zainudin Amali, saat melakukan pertemuan tertutup dengan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, 11 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Pusat Partai Golkar Leo Nababan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan susunan kepengurusan. Menurut Leo, struktur partai telah final dengan total kepengurusan mencapai 377 orang.
"Ini adalah struktur partai paling besar," kata Leo di gedung Kementerian Hukum, Selasa, 17 Maret 2015.
Susunan partai, kata Leo, berubah karena ada penambahan jumlah orang pada tiap posisi. Total posisi ketua umum, wakil ketua umum, dan sekretaris jenderal diisi 43 orang.
Tidak hanya itu, kata Leo, wakil sekretaris jenderal bakal diisi 52 orang dan bendahara menjadi 46 orang.
Dualisme Golkar bermula dari kembali majunya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai. Dalam munas yang berlangsung di Bali pada Desember lalu, Aburizal terpilih kembali sebagai ketua. Hasil ini diprotes sebagian kader yang kemudian membuat munas tandingan di Ancol dan memecat Aburizal beserta kader pendukungnya. Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum dalam munas tersebut.
Penyelesaian kisruh ini telah dibawa ke Kemenkumham, pengadilan negeri, hingga mahkamah partai. Mahkamah Golkar membacakan putusan sidang atas konflik dualisme kepengurusan partai di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Ada perbedaan pendapat antara hakim mahkamah antara mengesahkan kepengurusan Agung dan menanti upaya hukum tuntas.
Pekan lalu Menteri Yasonna memutuskan menerima putusan mahkamah yang menyatakan menerima kepengurusan Agung. Dia memberi waktu pada Agung untuk menyusun daftar lengkap kepengurusan agar dapat disahkan.
