TEMPO.CO, Jakarta: Sejumlah kalangan menilai ada empat tindakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mencerminkan ia tidak serius memberantas korupsi. "Pertama, ia tidak bertindak tegas saat kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian. Padahal presiden harus berpihak kepada yang benar," kata Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Andi Mappetahang Fatwa di acara diskusi antikorupsi di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015.
Tiga indikasi lain disebutkan oleh eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Yaitu, tak adanya perampingan kabinet--bahkan terlihat seperti bagi-bagi jatah partai. "Sekarang ada 34 menteri, ini berbeda dengan yang ia sampaikan waktu kampanye pemilihan umum presiden," ujar dia di perhelatan yang sama.
Soal Komisaris Jenderal Budi Gunawan juga menjadi tolok ukur ketidakseriusan Jokowi. Budi awalnya diusulkan Jokowi menjadi menteri. Tapi, usul itu batal karena KPK memberi peringatan akan potensi terjeratnya Budi sebagai tersangka korupsi.
"Tapi BG (Budi Gunawan) malah dipilih menjadi calon Kepala Kepolisian RI," ujar Abdullah. Tindakan Jokowi ini, yang menurut Abdullah, paling meruntuhkan nilai-nilai semangat pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi.
Kata Abdullah, ada satu lagi tindakan Jokowi yang disayangkan. Yaitu, menunjuk M. Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Prasetyo merupakan kader Partai NasDem. Sebab, "Waktu kampanye bilangnya akan memilih yang profesional, kok yang dipilih orang partai," ujarnya.
