Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, bersama Sekjen Zainudin Amali dan kader menggelar konferensi pers usai keputusan Menkumham di Kantor DPP, Jakarta, 10 Maret 2015. Pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Agung Laksono. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol Agung Laksono mengadakan rapat konsolidasi dengan sejumlah pengurus daerah. Rapat ini, kata Agung, untuk menyampaikan surat Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusannya.
"Agar surat menteri itu segera kita implementasikan hingga ke daerah-daerah," kata Agung saat membuka rapat konsolidasi di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 11 Maret 2015.
Agung mengklaim sejumlah pengurus daerah sudah hadir untuk menyatakan dukungannya. Antara lain DPD Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. "Yang lain ada yang masih di perjalanan. Kita kumpulkan terus yang ingin mendukung kepengurusan yang diakui pemerintah," kata dia.
Di depan pendukungnya, Agung berjanji akan merehabilitasi keanggotaan kader yang dipecat oleh kubu Aburizal Bakrie. "Bukan hanya kader pusat yang kita rehabilitasi, tapi juga kader provinsi," kata dia. "Karena satu kader itu nilainya tinggi."
Kemarin, kubu Aburizal juga mengadakan rapat konsultasi dengan ratusan pengurus daerah yang mendukungnya. Rapat konsultasi Ical--sapaan akrab Aburizal--mengambil keputusan untuk mengambil langkah hukum terhadap kubu Agung Laksono. Ical bakal melaporkan Agung ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat mandat.
