Sekjen Partai Golkar versi munas Bali Idrus Marham (tengah), saat mengikuti sidang Mahkamah Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 25 Februari 2015. Pembacaan putusan sidang ditunda untuk mendengarkan keterangan dari kubu Aburizal Bakrie dan keterangan saksi-saksi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan kader Partai Golkar versi Musyawah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, memadati pelataran gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Maret 2015. Mereka menemani Sekretaris Jenderal Idrus Marham yang akan melaporkan kubu Agung Laksono.
Ratusan pendukung Aburizal tiba di gedung Badan Reserse dan Kriminal sekitar pukul 10.15 WIB. Mereka mengenakan atribut serba kuning, ciri khas warna kebesaran partai berlambang beringin itu. Keadaan memanas saat sejumlah pendukung meminta wartawan dari salah satu media swasta nasional meliput laporan kali ini.
Melihat situasi tak kondusif, Idrus menenangkan para kadernya. Politikus asal Sulawesi Selatan itu meminta kepada para kadernya agar tak mengucapkan makian. "Kritik boleh, tapi jangan ada makian," ujarnya.
Sekitar 30 menit kemudian, Idrus bersama 40 kader beringin lain dipersilakan masuk ke dalam gedung Badan Reserse. Kader lain menunggu di sekitar pelataran. "Kami sedang tunggu Pak Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Bidang Hukum Partai Golkar," ucap Idrus.
Kemarin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono. Tak terima, kubu Aburizal melaporkan Agung Laksono dan kawan-kawan ke Bareskrim atas sangkaan pemalsuan surat mandat yang dibawa dari daerah ke Munas Ancol.
Menkumham mengambil keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015, dan Nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015. Mahkamah partai menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan ketua Agung Laksono berdasar pertimbangan dua hakim mahkamah partai, yaitu Djasri Marin dan Andi Matalatta, yang dengan tegas memenangkan kubu Agung Laksono. Sedangkan Muladi dan Natabaya memilih tak bersikap.
Langkah yang diambil Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali berdasarkan sikap ketua umumnya, Aburizal Bakrie, yang menolak menerima sikap Kementerian Hukum dan HAM. Sejumlah pengurus daerah pun mendukung langkah Aburizal.
