Studi Banding DPR ke Cina Soal Guru Bantu Salah Alamat
Jumat, 5 Agustus 2005 04:24 WIB
TEMPO Interaktif ,
Jakarta :Studi banding yang diusulkan Komisi IX DPR ke Cina dan Thailand untuk memperjuangkan tunjangan guru bantu dan swasta, menurut pengamat pendidikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah alamat. "Seharusnya itu kewenangan pemerintah. Khususnya Departemen Pendidikan Nasional yang menggaji para guru. Bukan DPR,"katanya.Lodi tak setuju adanya studi banding ke luar negeri. Menurutnya. jika DPR merasa prihatin akan nasib para guru bantu dan swasta, maka perjuangkan nasib mereka dengan mengusulkan penghilangan status tersebut. "Sehingga statusnya menjadi guru saja. Bukan dengan melanggengkannya,"katanya.Bahkan jika studi banding ini untuk masukan Rancangan undang-undang (RUU) Guru dan Dosen, draft terakhir RUU itu tidak membahas masalah guru bantu, honor atau swasta.
Ami Afriatni
Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak
15 jam lalu
Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak
Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Selengkapnya
Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan
16 jam lalu
Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan
Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.
Baca Selengkapnya
Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda
1 hari lalu
Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda
Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.
Baca Selengkapnya
Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda
1 hari lalu
Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda
Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya
Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay
1 hari lalu
Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay
Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.
Baca Selengkapnya
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
6 hari lalu
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca Selengkapnya
Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
6 hari lalu
Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
Baca Selengkapnya
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
6 hari lalu
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.
Baca Selengkapnya
4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024
7 hari lalu
4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024
Rekomendasi
2 jam lalu
15 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
22 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
