TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan, menyatakan 11 fatwa yang dikeluarkan dalam musyawarah nasional organisasi itu pada 26 sampai 29 Juli lalu, tidak mungkin dicabut kembali. "Munasnya sudah bubar, mau dicabut bagaimana? Selain itu, orang-orang yang menanggapi fatwa ini, tidak mendasarkan pemikirannya dari sisi agama (Islam). Kalau dari sisi agama, ayatnya apa, hadisnya apa, filosofinya apa, baru kami dengarkan,"katanya. Menurut Amidhan, pihak-pihak yang beraksi atas fatwa itu dianggap keliru memahami isi fatwa. Dia mengambil contoh fatwa yang tetang doa bersama. "Kalau saya sebagai yang beragama Islam memimpin doa bersama, dan yang beragama lain juga berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, ya, tidak apa-apa,"katanya.Dalam masalah pluralisme, pihaknya justru mengakui kenyataan atas adanya perbedaan. Menurutnya, yang diharamkan dalam fatwa MUI adalah anggapan bahwa semua agama dan tuhannya sama. Sementara masalah liberalisasi praktek beragama, menurut Amidhan, yang diharamkan adalah pandangan yang serba bebas, dan hanya melandaskan pemikiran pada rasio. "MUI tegas menolak itu,"katanya.Menurut Amidhan fatwa itu hanya berupa saran kepada umat Islam. Jika pihak-pihak di luar agama Islam, seperti organisasi yang berhubungan dengan partai politik, yang tidak setuju dengan fatwa itu, pihaknya tidak akan bergeming. "Apa urusannya? Fatwa tidak ditujukan kepada partai, kepada PDIP, PAN, atau yang lainnya,"ujarnya.Namun karena sifatnya hanya saran dan tidak mengikat secara hukum, Amidhan mempersilahkan kepada ulama atau organisasi lain, jika ingin membuat fatwa lain. "Tapi, kiyai manapun, kalau sumbernya sama, Quran dan hadits, muaranya akan sama. Semua bisa membuat fatwa. Anda juga bisa,"katanya.Raden Rachmadi