Ekspresi Jokowi Saat Ditanya Pelimpahan Kasus Budi Gunawan

Reporter

Senin, 2 Maret 2015 22:00 WIB

Jaksa Agung M. Prasetyo bersama Plt. pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki, Johan Budi dan Wakil ketua KPK Zulkarnain (kanan), di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 23 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menimpa Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Setelah pelimpahan itu, Presiden Joko Widodo enggan memberikan komentar.

Ketika diminta tanggapan mengenai pelimpahan kasus BG, Jokowi hanya menggelengkan kepala. Jokowi hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala ketika menjawab wartawan di ruang wartawan kepresidenan. Setelah menggelengkan kepala, Jokowi menjawab pertanyaan lain seputar rupiah, kantor kepresidenan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Istana tidak akan melakukan intervensi terhadap pelimpahan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Budi Gunawan itu.

"Itu kan proses hukum, tentu pemerintah tidak masuk dalam arena itu. Jadi terserah saja, KPK akan membuat keputusan seperti apa. Pemerintah tidak akan masuk," kata Pratikno hari ini.

Hari ini, KPK resmi melimpahkan penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Pelaksana Tugas pimpinan KPK, Johan Budi SP mengatakan, pelimpahan penyidikan itu lantaran saat ini timbul ketidaknyamanan di tubuh KPK. Ketidaknyamanan itu akibat pemanggilan beberapa penyidik dan pegawai KPK oleh kepolisian.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari dulu berkas dan bukti dari lembaga rasuah itu.

Prasetyo mengatakan bisa saja berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Kepolisian. Prasetyo beralasan Polri sebelumnya sudah pernah mengusut Budi Gunawan.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

1 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

3 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

4 jam lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

4 jam lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

5 jam lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

5 jam lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

5 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

6 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya