TEMPO Interaktif, Jakarta:Administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut anggota komisi III dari Fraksi PKS, Al-Muzzamil Yusuf, selama ini kacau. "Pertanggungjawaban pekerjaan dewan menitik beratkan hanya pada soal subtansi pekerjaan. Kurang mempedulikan soal pertanggungjawaban administrasi,"kata Muzzamil di Jakarta (28/7).Muzzamil menuntut transparansi dana kunjungan kerja dewan. Sebelumnya, Djoko Edhi Abdurahman dari Fraksi PAN merasa keberatan dengan kunjungan kerja Komisi III yang membuat kwitansi perjalanan untuk 10 hari, padahal perjalanan hanya memakan waktu 4 hari.Senada dengan Muzzamil, Untung Wahono, ketua Fraksi PKS menyatakan banyak anggota dewan yang kurang mempedulikan soal administrasi. "Kebiasaan yang berlangsung,"ujarnya.Biaya kunjungan kerja tiap komisi untuk masa sidang ke empat sebesar Rp 427,887 juta. Tiap komisi mendapat jatah untuk mengunjungi dua daerah di masa reses. Muzzamil menyatakan kwitansi perjalanan dapat disesuaikan dengan lamanya kunjungan melalui Sekretariat Komisi. "Saya tak tahu bagaimana dengan anggota yang lain,"ujarnya. Sesuai dengan rekomendasi Fraksi PKS, menurut Muzzamil, setiap keberangkatan anggota ke daerahharus dapat dipertanggungjawabkan.Dari kwitansi perjalanan kunjungan kerja Muzzamil, biaya keberangkatan yang diperoleh sebesar Rp 6,284 juta. Berbeda dengan kwitansi perjalanan yang diperoleh Djoko Edhi dengan total Rp 13 juta untuk masa 10 hari.Yuliawati