Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Koalisi Jokowi dinilai tidak sensitif terhadap aspirasi publik dalam pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Publik menilai partai pengusung Presiden Joko Widodo itu hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya.
Walau publik memandang buruk Koalisi Jokowi, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar, menyatakan citra Presiden sendiri tidak terpengaruh. Alasannya, ujar Rully, publik menilai Jokowi terpisah dari partai pengusungnya.
"Personal image Jokowi lebih kuat dibanding image dia sebagai kader partai," kata Rully di kantornya, Selasa, 24 Februari 2015.
Seperti diberitakan, partai Koalisi Jokowi di DPR, seperti PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura, meminta Jokowi agar melantik Budi Gunawan meskipun berstatus tersangka dalam kasus dugaan menerima gratifikasi yang dikeluarkan KPK.
Menurut hasil survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia, sebanyak 73,17 persen publik menyayangkan sikap koalisi yang terkesan ngotot mendesak Presiden melantik Budi Gunawan. "Mayoritas publik menghantam KIH karena terlalu pro-Budi Gunawan," kata Rully.
Seperti diberitakan, partai Koalisi Jokowi di DPR meminta Jokowi agar melantik Budi Gunawan meskipun berstatus tersangka oleh KPK. Belakangan, status tersangka ini dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Jokowi tetap memutuskan tidak melantik dengan alasan terjadinya perbedaan pendapat yang meluas di publik.
Selain menunjukkan kekecewaan publik kepada partai koalisi, survei itu juga mengungkap mayoritas publik mendukung Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Sebanyak 70,29 persen responden menyebut keputusan Jokowi itu tepat.
