Samad Tersangka, KPK Game Over, Jokowi Tak Mau Berisiko?

Reporter

Rabu, 18 Februari 2015 06:25 WIB

Presiden Jokowi dihadang wartawan usai menutup Kongres Umat Islam Indonesia VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 11 Februari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Tim Sembilan Syafii Maarif mendesak Presiden Joko Widodo agar bertindak cepat menuntaskan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan memutuskan pencalonan Budi Gunawan. “Seharusnya cepat dong, pemimpin itu berani ambil risiko,” kata dia.


Serangan yang bertubi-tubi terhadap KPK membuat lembaga ini bak “game over”. Tak lama setelah calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan memenangi gugatan praperadilan, Ketua KPK Abraham Samad resmi dinyatakan tersangka kasus pemalsuan dokumen kependudukan oleh kepolisian.


Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi, mengatakan Samad menjadi tersangka sejak Senin pekan lalu. “Dia terancam hukuman penjara maksimal delapan tahun,” kata Endi di kantornya, kemarin. Polisi yakin Samad membantu Feriyani Lim mengurus dokumen administrasi kependudukan untuk membuat paspor di Makassar pada 2007.


Penyidik KPK pun menjadi sasaran kriminalisasi. Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK, dipanggil polisi pada Jumat pekan ini. Kasus yang disangkakan kasus lama, yakni penganiayaan pencuri sarang burung walet hingga tewas di Bengkulu pada 2004. “Saya tak takut dengan cara-cara kriminalisasi model begini,” kata Novel.


Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri juga mengancam akan menyelidiki senjata api yang dipegang 21 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga tanpa izin. ”Kalau buktinya cukup terkait dengan pelarangan penggunaan senjata api, ya pasti (menjadi) tersangka,” kata Komisaris Jenderal Budi Waseso di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, kemarin. “Ini baru dugaan, ya.”


Advertising
Advertising

Menurut Budi, Badan Reserse Kriminal menyelidiki kasus ini atas dasar laporan dari masyarakat. Ia tak merinci pelapornya. Menurut dia, senjata api yang digunakan para penyidik KPK ilegal. Sebab, mereka tak memperpanjang izin penggunaan.


Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Presiden kalkulasi semua, beliau sangat berhati-hati,” ujar Andi.

LINDA T | TRI YARI K. | MUHAMAD RIZKI | S. SOARES

Berita terkait

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

23 menit lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

39 menit lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

44 menit lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

8 jam lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

9 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

9 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

12 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

12 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

12 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya